Bakal Calon Bupati Kendal "Bu Tika" Sambangi Acara Pembubaran Panitia HUT YLBH Putra Nusantara Kendal
KENDAL | Media Advokasi.id - Disela-sela padatnya kegiatan, Bacalon Bupati Kendal Dyah Tika Permanasari yang diusung PDIPerjuangan dan PKB, ia menyempatkan diri menyambangi pembubaran panitia HUT YLBH Putra Nusantara Kendal ke 12 di salah satu Resto ternama di Jalan Soekarno-Hatta, Jumat 06/09/24.
Rombongan "Bu Tika" Datang bersama ketua tim pemenangan Iwan, dan di terima langsung oleh Direktur dan Pembina YLBH Putra Nusantara H. Saroji S.H.,M.H., dan H. Suroto S.H.,
Pada kesempatan tersebut Tika menyampaikan maksud dan tujuan hadir pada acara pembubaran panitia, yang pertama ingin berkenalan dengan para punggawa YLBH, dan yang kedua mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun kepada jajaran YLBH Putra Nusantara Kendal.
Menurut Tika, YLBH merupakan mitra strategis bagi pemerintah kabupaten Kendal, oleh karena itu diperlukan sinergitas kerjasama yang baik, agar masyarakat kurang mampu yang terkendala persoalan Beaya, bisa mendapatkan pendampingan hukum.
Selanjutnya "Bu Tika" menyatakan bahwa Keikut sertaan dirinya pada Pilkada Kendal tahun 2024 ini merupakan tugas dari partainya yaitu PDIPerjuangan berpasangan dengan beni Karnadi.
"Kami sama-sama anggota DPRD Jawa tengah," tutur Bu Tika.
Diakhir pertemuannya, Tika meminta doa restu serta dukungan nya kepada seluruh advokat dan paralegal anggota YLBH Putra Nusantara, yang di nilai telah berjasa besar memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat kurang mampu.
"Pertemuan ini mudah-mudahan bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, insya Allah kedepannya bila ada kegiatan lain yang membutuhkan sinergitas dengan para praktisi hukum, kami akan siap," tutup Bu Tika.
Sementara itu dihadapan Bacalon Bupati Dyah Tika Permanasari alias Bu Tika, Direktur YLBH Putra Nusantara Kendal H. Saroji S.H., M.H., dalam pemaparannya mengeluhkan tentang kurang nya perhatian pemerintah daerah terkait minimnya anggaran bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
"Saat masyarakat terkena persoalan hukum, maka negara harus hadir melalui LBH," tegas H. Saeroji.
Mari kita lihat, lanjut H. Saroji, bagaimana Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan kepada warga miskin selama ini.
"Beberapa program bantuan yang sudah digelontorkan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan program bantuan beras sebanyak 10 kg," beber H. Saroji membandingkan.
Namun bantuan Hukum bagi rakyat miskin oleh pemerintah daerah belum mendapatkan atensi yang memadai.
"Bahkan pada tahun 2023 pemerintah daerah hanya menganggarkan bantuan hukum untuk orang miskin hanya 25 juta saja," tegas H. Saroji.
"Anggaran sebesar itu hanya cukup untuk menangani 5 perkara/kasus saja," imbuh mantan Aktivis buruh dihadapan Bacalon Bupati Dyah Tika Permanasari.
Sedangkan berdasarkan data yang di miliki oleh YLBH Putra Nusantara, setiap tahun pihaknya telah menangani kasus yang masuk kategori Pro Bono alias gratis pertahun ada sekitar 70,an.
"Itu artinya setiap bulan YLBH Putra Nusantara menangani kasus Pro Bono sebanyak 6 perkara," beber H. Saroji.
Kenapa bisa sebanyak itu, karena menurut H. Saroji, YLBH tidak boleh menolak kasus yang masuk.
"Kasus apapun, baik itu pidana maupun perdata, harus diterima, tidak boleh menolak, meskipun itu gratis tis," terang Saroji.
Terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Direktur YLBH, Tika berharap agar YLBH mampu memberikan masukan terkait dengan persoalan hukum termasuk di dalamnya anggaran, agar masukan tersebut bisa terangkum di dalam visi misinya (pasangan Tika-Beni).
"Kita tunggu masukannya ya, sebelum tanggal 22," pinta Iwan, ketua tim pemenangan Tika-Beni (Khozin).
