SPM SUMSEL: Desak DPRD Ogan Ilir Transparansi atas Dugaan meninggalnya korban Cuci Darah dan Pungli

MA,OKI-Desakan publik terhadap kasus meninggalnya tiga pasien setelah cuci darah di RSUD Ogan Ilir, dan dugaan pungli di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir semakin menguat.

Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumsel (SPM) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Ogan Ilir, menuntut keadilan dan transparansi dalam penanganan kedua kasus tersebut.

Desak Transparansi Kasus Rumah Sakit dan Dugaan Pungli di Ogan Ilir.

Koordinator Aksi Yovi Meitaha, yang didampingi Ondi Nuruzzaman dengan tegas menyampaikan tuntutan mereka yaitu :

Mendesak Dprd Ogan Ilir memanggil direktur rsud ogan ilir untuk meminta penjelasannya mengenai kronologis indikasi kejadian dalam pelayanan HD yang diduga Malpraktek, serta mengapa terjadi penghentian sementara pelayanan Hd di RSUD Ogan Ilir. Informasi ini dihimpun oleh Kritisindonesia.com selama beberapa bulan terkait pelayanan hemodialisa (HD) yang terhenti sejak ada pasien-pasien yang meninggal dunia sekitar bulan November 2023 yang lalu.

Mendesak DPRD Kab.Ogan Ilir untuk menindaklanjuti dugaan pungli dana kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terjadi di seluruh puskesmas Kabupaten Ogan Ilir sampai saat ini diduga kuat pemotongan paling kecil 15% dan tunjangan pegawai kesehatan 20 ribu/orang pada dinas terkait.

Meminta DPRD Kab Ogan Ilir untuk memanggil pihak-pihak terkait dan segera membentuk tim guna menyusut tuntas permasalahan diatas.

 “Kami menuntut pihak rumah sakit RSUD Ogan Ilir untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai insiden meninggalnya tiga pasien setelah cuci darah. Kami meminta pihak rumah sakit untuk mengungkapkan penyebab kematian para pasien dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” Tegas Yovi.

Masih kata Yovi, “Tidak hanya itu, kami juga menuding adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir terhadap setiap Puskesmas, dengan pemotongan dana sebesar Rp20.000 per orang untuk PNS di kabupaten tersebut." imbuhnya 

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i, S.Sos., M.Si. langsung menenangkan para demonstran dengan menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan.

“Kami memahami keresahan masyarakat terkait insiden di rumah sakit dan dugaan pungli yang terjadi. Oleh karena itu, DPRD Ogan Ilir akan mengadakan rapat hari ini untuk membahas kedua isu tersebut. ” Ujar Ahmad Syafe’i.

“Kami akan memanggil pihak rumah sakit untuk meminta penjelasan mengenai insiden tersebut, termasuk penyebab kematian para pasien dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kami juga akan menanyakan kepada pihak Dinas Kesehatan mengenai dugaan pemotongan dana. Jika terbukti, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. ” Tegasnya.

Ahmad Syafe’i berharap agar masyarakat dapat bersabar dan memberikan kesempatan kepada DPRD Ogan Ilir untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.

“Kami akan bekerja keras untuk mencari solusi terbaik dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali,” Pungkasnya.

(Ondi)