Kejati-Su Lambat Tangani Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
Jakarta,MA-Ketua BADAN ADVOKASI INVESTIGASI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKA INDONESIA (BAIN HAM RI DKI JAKARTA) dalam tindakan menyayangkan lambatnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Su) dalam menangani kasus dugaan Korupsi di Satuan kerja di kabupaten batubara provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran 2020-2021.
Hal ini disampaikan oleh Belson sinaga S,H.selaku ketua BAIN HAM RI Jakarta saat melayangkan surat beberapa kalinya di kantor Kejati-Su, Jum'at (23/12/2021),
Dalam Pertayaan Belson sinaga S,H. mempertanyakan laporan resmi di PTSP Kejati Sumut Pada tanggal 23 /12 2021 dengan Nomor : 1981/LP/BAIN HAM/KL/2021 perihal laporan awal dugaan tindak pidana korupsi Pada Satuan kerja pada kabupaten batubara. Tahun Anggaran 2020-2021.
"Dimana dalam laporan resmi terkait dugaan korupsi anggaran belanja Pembangunan tembok penahan gelombang air pasang pantai bandar rahmat.dan pembangunan jalan batas kab batubara dan sergai Tahun Anggaran 2020-2021 diduga menghabiskan anggaran Miliyaran Rupiah", ujar Belson sinaga S,H.
Setelah BAIN HAM RI menilai dan menganalisa bentuk laporan kami , kantor Kejatisu, salah satu fungsional Kejatisu inisial yang tidak disebut namanya.menanggapi persoalan surat BAIN HAM dan meyampaikan isi percakapan WA, masih dalam prose pencarian surat.atau Selamat siang bapak/ibu setelah kami cek, diinformasikan dari bidang terkait bahwa dalam pelaksaan puldata di dapatkan informasi terkait hal tsb sebelumnya telah diperiksa oleh Polres Tebing Tinggi, guna menghindari tumpang tindih penanganan laporan pengaduan masyarakat sehingga penanganan terkait hal tsb berproses di Polres Tebing Tinggi. Terima kasih 🙏permasalahan ini telah sampai ke pidsus dan telah di bentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.pungkasnya
Belson sinaga S,H.selaku Ketua BAIN HAM RI Jakarta menyayangkan jawaban dari Kejati-Su.
Kami sangat kecewa dengan kinerja Kejati Sumut karena dinilai lambat dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sumut ini khususnya dugaan korupsi di satuan kerja kabupaten batubara.Prov.sumatra Utara.ujarnya
Apakah anggaran dari pemerintah kurang sehingga proses hukum yang kami sampaikan belum ada kepastian hukumnya, dan kami siap melakukan penggalangan dana jika itu yang di inginkan Kejatisu, pungkasnya.
