Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)akan gelar aksi damai.
SUMBAR,Mediaadvokasi,com —Ribuan Massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)akan gelar aksi damai.
Rencana itu dibenarkan oleh Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pessel, Epi Sofyan. Ia menyampaikan,aksi ini akan digelar di halaman Kantor Bupati Pessel, Senin (20/3/2023). yang akan menggelar aksi merupakan perangkat nagari(desa) se Kabupaten Pessel.
“Ya, lebih kurang sekitar 2000 orang bakal menggelar aksi damai di kantor bupati,” kata Epi Sofyan kepada awak media, Sabtu (11/3/2023).
Epi mengatakan,aksi tersebut terkait dengan wacana bupati tentang adanya pengurangan atau pemotongan penghasilan tetap perangkat nagari, bamus, dan wali nagari, dan menghilangkan tunjangannya secara keseluruhan.
“Kami menilai ini tidak adil dan irrasional. Sebab, yang dikorbankan hanya satu OPD saja, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara OPD lain, justru anggarannya sampai ke langit. Jikalau memang anggaran pemerintah daerah mengalami defisit, harusnya seluruh dinas di pangkas, jangan satu OPD saja,” ujarnya lagi.
Epi menduga,hal itu terjadi mungkin di karenakan ada semacam janji politik bupati ke salah satu OPD, misalnya ke dinas pendidikan, sehingga banyak anggaran yang tersedot ke sana. Sebelumnya, kata dia, bupati berasumsi bahwa anggaran daerah mengalami defisit lantaran gagalnya kinerja pemerintah daerah sebelumnya, seperti pada dinas PU dan dinas kesehatan.
“alasan ini jelas tidak masuk akal bagi kita. Masa iya, dosa si A si B pula yang menanggungnya,”ujarnya.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Selatan Epi Syofian bersama sejumlah perangkat nagari.
Ribuan Orang Dikabarkan Akan penuhi halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan.
Waktu itu, bupati menyampaikan bahwa tunjangan wali nagari dan perangkat tidak akan dihilangkan, gaji tidak akan dipotong. Sebab, akan difasilitasi dengan dana desa dan perbup sesuai porsi anggaran semula. Bahkan hal itu disampaikan bupati di hadapan sekitar 300 orang perangkat nagari. Kenyataannya sekarang setelah keluar rancangan perbupnya dan drafnya, masih tetap dihilangkan,”katanya.
“Sementara gaji wali nagari dan perangkat tidak dibayarkan sampai bulan ini. Padahal gaji dari Januari hingga Maret itu, tidak harus menunggu APB Nagari dulu. Dalam peraturan menteri keuangan menyebutkan, selesai atau tidak selesainya APB Nagari tersebut, dana harus ditransfer. Mirisnya lagi, persoalan ini hanya terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan saja, sementara di daerah lain tidak ada,” ucapnya lagi.
Dalam aksi damai yang digelar nantinya, ia memastikan bahwa tidak akan terjadi tindakan anarkis. Jika pun seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kepada pihak kepolisian ia mempersilahkan untuk menangkap orang tersebut karena dipastikan bukanlah dari perangkat nagari, melainkan penyusup yang mungkin sudah diatur oleh yang punya kepentingan politik.
“Dalam waktu dekat ini kami bakal menggelar aksi. Sebab, ini hak kami masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,tentu sah-sah saja dalam sebuah negara demokrasi dan tidak ada larangannya,” ujarnya mengakhiri. (Chan***).
