Sidak ke beberapa OPD Anggota dewan dari Komisi 1 merasa kecewa salah satu OPD Ada yang kosong di jam kerja..
Muaro Jambi,MA-Anggota DPRD muaro jambi melakukan sidak ke OPD dilingkup pemerintah kabupaten muaro jambi, maksud dan tujuanya adalah untuk penegakan kedisiplinan ASN, sidak dilakukan oleh komisi 1 DPRD muaro jambi yang juga dalam hal ini menaunggi dibidang administrasi, palayanan umum, pemerintahan dan hukum. Pada Selasa pagi (20/09/22)
Terkait hal tersebut ketua komis I DPRD muaro jambi, Ulil Amri ketika dikonfirmasi mengatakan, ya hari ini kami dari Beberapa Anggota dewan melaksanakan kunjungan kerja ke OPD tapi dengan tidak memberitahu supaya kami cek itu sesuai dengan yang aslinya sesuai dengan kondisi yang nyata kami hari ini mengecek salah satu absen masuk dan jujur kami sangat kecewa karna ada OPD yang jumlah pegawainya banyak tapi tidak hadir," tadi juga ada salah satu OPD cuma satu orang yang hadir yang ada dikantor berarti di sini kontrol dari pemerintah juga harus bisa mengawasi hal itu.
Salah satunya contoh OPD di BKD itu bagus. Mereka semuanya memahami dengan baik, masa iya Finggerprint aja ada satu dinas tadi ngomong bisa di print ,ya print tapi ada dinas yang ngomong tidak bisa diprint ada yang ngomong bahwa hasil dari Finggerprint itu dia online ke kominfo ada yang ngomong tidak ,jadi pemahaman tentang penjaga saja yang sangat mendasar,"tuturnya.
Bagaimana kita mau menegakan disiplin kalau yang hadir tidak banyak, pemerintah menaikan TPP itu harus diimbangi dengan kinerja yang bagus bagaimana kami ingin menyetujui itu, dan ini nanti akan jadi bahan evaluasi kami DPRD," Ungkapnya.
Sementara itu anggota komisi Aidi Hatta menambahkan sedikit dari beberapa opini sepertinya menjadi barometer supaya berfungsi ,kan fungsi-fungsinya OPD sebagai penegas tentang kepegawaian yang ada legislatif sebagai mitra saling bahu membahu membangun untuk kemajuan di kalangan pemerintah "imbuhnya.
"kami dari DPRD sudah berkomitmen bahwa kami tidak pernah mengurangi yang namanya TPP untuk para pegawai ,nah jadi kami setiap yang apa yang diajukan oleh kepala dinas apa yang diajukan oleh pemerintah daerah itu semua kami setujui tidak pernah kami mengurangi satu rupiah pun, "pungkasnya.
"Harapan kami apa yang sudah jadi kerja keras kita bersama itu ya dibarengi dengan kedisiplinannya nah jangan sampai disiplin kita hanya datang Fingger pulang nanti pulang Fingger lagi nah jangan sampai seperti itu , kemungkinan ada OPD-OPD didatangi oleh pegawai-pegawai kita dari kabupaten lain atau bahkan provinsi lain, nah kalau mereka melihat bahwa masuk ke kantor kita mereka kosong ,kalau lah di dalam komplek perkantoran ini jadi sepertinya kurang bagaimana kita percaya dengan yang ada di luar komplek perkantoran, "tuturnya.
Kita minta kepada pak PJ Bupati khususnya dan kepada pak sekda dan kepala BKD yang sebagai leading sektor penanggung jawab terhadap ini kami minta ke depannya, kami tidak lagi menemukan hal-hal yang seperti kami temukan tadi,"pungkaanya.
"Untuk Pemerintah kami akan rekomendasikan kepada kepala daerah bahwa menghitung TPP itu harus benar-benar jujur jangan sampai orang yang tidak hadirnya tetap dihitung ya kalau mereka tidak ada yang hadir,harus dikurangi hitung-hitungan sudah jelas mereka sudah menyampaikan kepada kami bahwa hitungan pernah kami kalau itu masih kami temukan .
"Dalam berapa waktu ke depan menjelang kita pembahasan APBD 2023 ini kami akan kaji ulang TPP yang telah kami anggarkan ,itu sampaikan oleh ketua komisi tadi bahwa pada pegawai itu disiplin sebagai mereka harus sebagai contoh penegak disiplin di pegawai itu jadi komplek perkantoran ini contoh untuk ditekankan jadi kami minta kepada para PNS ASN yang ada di kabupaten muaro Jambi ,sama-sama lah kita jaga kedisiplinan seperti itu, "tutupnya.
(bojes).
