H.Rahmat Hidayat Djati, M.I.P Resmi di Daulat untuk Meneruskan Kepemimpinan Jajat Munajat BBA.

Karawang,, MA- Para pengrus dan anggota komite percepatan pemekaran  daerah otonomi baru (KPP DOB) kota Cikampek menggelar rapat untuk secara resmi menyerahkan mandat kepada ketua yang baru. Acara penyerahan mandat itu digelar di rumah almarhum Jajat Munajat,di desa Tegal sari kecamatan Purwasari kabupaten Karawang Jawa barat pada 06/09/2022

H.Rahmat Hidayat Djati, M.I.P adalah anggota DPRD propinsi jawa barat yang menduduki posisi ketua Komisi II,yang juga kerap di panggil dengan sebutan kang Toleng sekarang beliau resmi menjadi ketua umum Komite percepatan pemekaran calon daerah otonomi baru (KPP DOB) kota Cikampek.

Sebagai pembukaan Lilis Nurhayati menyampaikan almarhum suamiku Jajat Munajat adalah sosok yang tidak mengenal waktu dan tidak mengenal lelah, waktu dan pikiranya di fokuskan untuk memperjuangkan  pemekaran kota Cikampek

Yang juga  kita perjuangkan secara bersama sama ucapnya penuh haru.

Wawan Jaelani yang merupakan perwakilan dari seluruh korcam juga mengatakan, kami dari 7 korcam cakupan wilayah pemekaran yang terdiri dari berbagai kelompok  dan berbagai warna yang berbeda, akan tetap solid untuk berjuang dan membangun silaturahmi demi terwujudya pemekaran kota Cikampek

Rahmat Hidayat Djati M.I.P dalam pemaparanya mengatakan,ini adalah amanah dari seluruh pengurus dan anggota kpp dob kota Cikampek yang di berikan kepada saya untuk meneruskan perjuangan almarhum  "Dengan Bismilah" saya bersedia dan siap melanjutkan perjuangan ini.

Lanjut beliau, pemekaran daerah otonomi baru kota Cikampek untuk memisahkan diri dari kabupaten induknya yaitu Karawang bukan sebuah keinginan, tetapi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteran dan pemeratan pembangunan

Jawa barat adalah salah satu propinsi yang wilayahnya luas serta penduduknya paling banyak di banding propinsi Jawa timur dan Jawa tengah,tetapi jumlah kabupaten dan kota hanya 27 ,sedangkan Jawa timur 38 kabupaten kota dan Jawa tengah 35 kabupaten kota. Padahal Fiskal  dari propinsi  jawa barat lebih besar, tetapi penerimanya masih kalah di banding propinsi Jawa timur dan jawa tengah

APBN yang di keluarkan bukan karena luas wilayah dan banyaknya penduduk tetapi seberapa banyak jumlah kabupaten dan kota ujarnya.(en)