Hering bersama Beberapa kepala OPD diruang Banggar Anggota DPRD Menampung Aspirasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Muaro Jambi, MA- Komisi I DPRD Kabupaten Muaro Jambi Hering Bersama dengan kepala OPD dan sekaligus menampung Aspirasi Calon Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kegiatan dilaksanakan di ruang Banggar. Selasa (06/09/22)
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi 1 DPRD kabupaten Muaro Jambi Ulil Amri beserta anggota,Ketua Fraksi,Kepala BKD Muaro Jambi, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan,dan perwakilan Dinas masing-masing
Rapat dibuka langsung oleh ketua komisi I DPRD kabupaten Muaro Jambi Ulil Amri yang didampingi oleh ketua Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
Saat dikonfirmasi ketua komisi I DPRD kabupaten Muaro Jambi Ulil Amri mengatakan Karena adanya simpang siur informasi yang ada dilingkungan mereka sehingga membuat kecemasan pada mereka karena ada informasi pada tahun 2023 ada penghapusan tenaga honor oleh karena itu mereka mengadu kepada Dewan-dewan disemua Dapil.
Lanjut Ulil Amri menyampaikan karena itu saya bersama anggota lain menggelar Hering untuk mendengarkan keluh kesah dari para Calon PPPK.Kami Ingin minta penjelasan kepada mereka sehingga nanti ada suatu bahasa yang sama langsung dari stakholder dari OPD yang punya kewenangan.
Sehingga nanti kami beri juga kesempatan guru dan tenaga kesehatan untuk berdialog apa yang mereka kelukan apa yang mereka sulitkan sehingga nanti pada akhirnya pemberkasan mereka ini proses nya berjalan dengan baik dan didukung oleh OPD yang bersangkutan dan kami berharap kepada OPD ini kalau menurut penilaian kami baik BKD maupun dinas pendidikan maupun dinas kesehatan belum maksimal karena mereka belum memiliki data bes yang rinci tentang kondisi jumlah kebutuhan tenaga honor.
Di tempat yang sama usman halik anggota komisi I menambahkan kalau masalah PPPK kami DPR begitu pemerintah mengajukan bahwa membuat program PPPK kami di DPR sudah meminta kuota dari tahun 2020 mendorong pemerintah untuk mengambil Kouta itu dan kita dapat lah Kouta pada saat itu lebih kurang lebih 973 orang untuk PPPK pada tahun 2020 karena keterbatasan anggaran kita waktu itu bukan di kabupaten Muaro Jambi tapi se-provinsi Jambi.
Lanjut Usman Halik mengatakan mereka semua menolak tidak mengambil Kuota itu karena tidak cukup anggaran gaji PPPK untuk Muaro Jambi pada tahun itu diangka 973 orang sebanyak 65 miliyar untuk membayar gaji mereka dari awal kami sudah mendukung karena kemampuan keuangan waktu itu tidak memenuhi persyaratan tidak mencukupi membayar gaji mereka kita ragu mengambil itu pada tahun 2023 ini dengan kuota 410 orang itu kami sangat mendorong itu bahwa jangan sampai gagal lagi tahun 2023 minimal ada 410 non ASN kita yang sudah bisa menjadi pegawai p3K itu.
Kami mendukung itu dengan tidak melanggar aturan yang ada kami akan dukung akan kawal memang kalau seandainya didalam aturan ada diprioritas kan bahwa masa kerja batas usia ya kami mintak kerja paling lama dan usia yang lama kami mintak didahulukan kalau emang itu ada aturan nya seperti itu.tapi kalau tidak ada aturan seperti itu kita ikutin aturan regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.pungkasnya.
(Bojes)
