Jurnalis Harus Perangi Polusi Informasi
Lhokseumawe-mediaadvolasi.id
Pentingnya jurnalisme di dalam menjalankan tugas jurnalistik dalam mendongkrak kemajuan informasi di era digital, semakin berat tantangan seiring pesatnya media sosial yang kian digemari nitizen. Untuk itu, tugas jurnalis harus bisa meyakinkan publik bahwa informasi yang dipublikasi oleh produk jurnalistik, harus lebih dipercaya, karena lebih akurat, tepat dan terverifikasi, berdasarkan data, fakta dan narasumber. Hal itu diutarakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) pusat , Henrik Kurniawan, pada Pembukaan Muskorda IJTI Lhok Seumawe Raya, di Hotel Raja Wali, Lhok Seumawe, Sabtu, 06/08/2022.
Panjang lebar Henrik juga memaparkan bahwa dalam melahirkan sebuah karya jurnalistik, membutuhkan SDM jurnalis yang benar-benar profesional dan berkompeten.
"Untuk melahirkan sebuah karya jurnalistik dalam suatu pemberitaan, independen dan terpercaya, tidaklah semudah membalik telapak tangan, tapi butuh proses dan pembelajaran agar profesi wartawan itu sendiri benar-benar kompeten," ujar Henrik.
Kita tidak pungkiri, banyak orang yang bisa menulis sebuah berita, entah itu isu seremonial dan sebagainya. Lalu dipublikasi ke media sosial, via web atau blog, atau bahkan di akun pribadi. Tapi apakah itu sudah bisa dianggap sebuah karya jurnalistik?
Sebuah hasil karya jurnalistik tentu memenuhi berbagai kriteria dan kode etik jurnalistik, yang didapatkan jurnalis melalui pelatihan dan uji kompetensi.
"Terkadang, cara menulis saja masih ngawur, apalagi 5 w 1 h, bagaimana bisa disebut karya jurnalistik? Hal ini pula yang jadi PR bagi para jurnalis yang berkompeten untuk melawan polusi tersebut,"
Menghadapi dunia digital yang semakin serba ekpres, jurnalis harus siap bertempur (perang) melawan isu hoax dan pembohongan publik.Terlebih saat ini Polusi Informasi semakin gencar menarik perhatian publik.
Polusi adalah pengotoran (pencemaran) suatu zat oleh zat yang lain, seperti polusi udara dengan banyaknya asap dan debu. Polusi air, pembuangan sampah atau limbah pabrik ke sungai atau laut secara sembarangan, sehingga semua jadi tercemar.
Begitu juga dengan Polusi Informasi, merupakan isu-isu yang dikembangkan oleh pengarang isu dengan menggoreng berbagai alibi untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan tanpa data dan fakta yang akurat. Itu adalah Polusi. Disinintugas jurnalis, harus berperang melawan polusi informasi tersebut.
Jurnalis yang berkompeten harus DIAKUI oleh yang berwenang, jangan hanya MENGAKUI oleh dirinya sendiri.
Contoh, Seorang Mahasiswa Lulusan Fakultas Kedokteran, harus mengikuti Uji Kompetesi Dokter Indonesia (UKDI) yang diwajibkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mendapat profesi dokter. Wartawan juga demikian, untuk bisa dirinya disebut profesi wartawan, juga harus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilaksanakan oleh yang berwenang.
Agar profesi dia DIAKUI, bukan MENGAKUI.
Seorang jurnalis (pers) yang telah mengikuti berbagai latihan dan uji kompetensi, setidaknya dia sudah tahu dalam membuat karya jurnalistik. Sebab lewat latihan jurnalistik dan uji kompetensi akan mendapatkan ilmu jurnalistiknya. Termasuk cara menulis, cara mencari narasumber dan cara menggali informasi yang bisa dipercaya. Semua yang disampaikan adalah hasil dari investigasi dari narasumber, bukan opini penulis. Dan mustahil, wartwan bisa kompeten tanpa ikut pelatihan dan uji kompetensi.
Seorang jurnalis televisi yang berkompeten itu beda dengan youtuber. Jadi publik harus bisa membedakan mana news dari produk jurnalistik dan mana produk youtuber, meskipun produk jurnalistik (televisi) ditayang via You Tube.
Terakhir Henrik berharap, dengan terbentuknya kepengurusan IJTI Korda Lhok Seumawe Raya, kita harapkan produk jurnalistik di Lhok Seumawe akan mampu bersaing di era digital untuk melawan Polusi Informasi.
Baik IJTI, PWI atau AJI, itu sama-sama organisasi yang terverifikasi Dewan Pers, marilah berperang melawan isu-isu hoak yang mencoba mengotori informasi yang sebenarnya. Dan yang paling utama, jurnalis harus *Diakui,* bukan *Mengakui.* ( Ismed )
