Diknas Riau diduga cuek terhadap berbagai kendala dan kesedihan orang tua calon murid yang gagal dalam PPDB 2022.
Pekanbaru, MA- Terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2022 kembali menimbulkan keluh kesah dan Isak tangis dari orangtua yang putra-putrinya tidak bisa masuk sekolah dikarenakan sistim Zonasi.Kamis(7/6/22)
Ironisnya lagi mereka kebanyakan berasal dari keluarga tidak mampu dan juga yang kurang memahami sistim pendaftaran via online yang diterapkan dimasa sekarang. Walaupun putra-putri mereka memiliki segudang prestasi, tidak menjamin untuk kelangsungan kelanjutan sekolah di tingkat SMA dan SMK.
Berdasarkan pantauan awak media di Dinas Pendidikan Propinsi Riau jalan Cut Nyak Dhien Pekanbaru, dimana banyak orang tua calon murid yang lagi mencoba mencari solusi untuk anak mereka, tetapi kembali dengan wajah kecewa dan ada yang terisak tangis memikirkan nasib kelanjutan sekolah anaknya. Mereka tidak bertemu dengan Kepala Bidang SMA dan SMK dan bahkan ruangan kantor terlihat sepi.
Awak media yang melihat langsung kosongnya ruangan kantor di lantai dua dan tidak adanya Kabid SMA tersebut bertanya kepada seorang pegawai yang mengaku baru tiba di ruangan dan menyampaikan bahwa kosongnya ruangan karena lagi pada Dinas Luar.
Rospikar warga labuh baru timur kec payung sekaki menyampaikan bahwa dia berusaha memasukkan putrinya ke SMA 2 melalui jalur Afirmasi yaang merupakan jalur untuk warga miskin dan cacat karena jaraknya domisili saya 1500 meter maka putri saya tidak masuk.
"saya sudah menyampaikan kepada panitia penerimaan siswa dan kepala sekolah untuk keluar dari jalur afirmasi tetapi apakah mereka yang diterima itu memiliki kartu Indonesia Pintar, pihak sekolah tidak bisa menjawab dan mengarahkan saya ke dinas pendidikan Propinsi. Dan saya sudah menyampaikan ke dinas dari tanggal 27 juni hingga sekarang 7 juli, belum mendapat jawaban apapun. Saya sudah melaporkan dibagian pengaduan sampai sekarangpun tidak ada solusi. Dan kepala bidang dan juga yang lain di diknas tidak ada orangnya. Kenapa surat keterangan Lurah saja yang berlaku, Kartu Indonesia Pintar yang dari Presiden dan dikeluarkan oleh Lurah tidak berlaku, jika hanya SKTM dari Lurah, saya bisa minta 10 surat seperti itu dari Lurah, sembari terisak," ujar Rospikar
Lanjutnya surat keterangan yang diteken RT, RW dan Lurah itu diberi kepada masyarakat yang domisilinya dekat, jauh, kaya dan juga miskin. Dan itu pula yang lebih menjadi prioritas daripada kami yang memiliki Kartu Indonesia Pintar. Saya bertanya mana yang lebih dipentingkan Pemerintah, Kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga Harapan dan kartu Indonesia sehat yang dari Presiden atau SKTM dari Lurah ?Apa guna kami memegang kartu ini semua jika yang lain yang diutamakan, saya warga Pekanbaru pak. Jadi Pak Gubernur, Pak Kadis dan Sekolah, Kita patuh pada Pemerintah dengan sistim Zonasi ini, tetapi melalui jalur Afirmasi ini, saya selaku pemegang kartu ini apa tidak diperhatikan. Saya sudah melapor ke DPRD Kota dan Propinsi tetapi sampai hari ini belum menemui titik terang.
Lain halnya dengan Ibu Rahmawati warga jalan Nangka depan terminal lama yang putra nya hendak mendaftar kembali ke SMK 2 jalan Pattimura, yang mana putranya tidak sekolah tahun lalu dikarenakan tidak masuk dalam penerimaan Siswa baru, sementara untuk masuk ke sekolah swasta tidak memilik biaya. Maka di tahun ini ibu Rahmawati kembali mencoba untuk mendaftarkan putranya di SMK 2 tersebut dan kembali ditolak.
"Saya sudah dua kali mencoba meminta bantuan ke Dinas Pendidikan bagian pendataan tetapi ditolak pak. Sementara teman anaknya yang bernama Rahman diterima masuk sementara domisili rumahnya lebih jauh dari pada domisili kita. Kita berharap Diknas lebih peduli dan memikirkan nasib kita ini, warga yang tidak mampu," sebut Ibu Rahmawati.
Terkait hal tersebut, hingga berita ini di naikkan, awak media belum dapat bertemu atau menghubungi Kabid SMA Diknas Propinsi Riau, dikarenakan Hp yang tidak aktif dan juga tidak ada di kantor. Berdasarkan informasi, beliau sedang Dinas luar dan situasi diruangan Kabid SMA juga terlihat sepi.(A-R)
