Bupati OKU Timur Sampaikan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

OKU Timur, MA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU Timur kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-XXI masa sidang ke-III tahun 2021 di Gedung DPRD Senin (14/06/2021).

Rapat tersebut membahas dengan dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Rapat dibuka Ketua DPRD OKU Timur H Beni Dafitson, turut dihadiri Bupati dan Wakilnya H.Lanosin Hamzah ST dan Muhammad Adi Nugraha Purna Yudha serta Kepala OPD dan para Camat.

Ketua DPRD Beni Dafitson mengatakan, rapat telah memenuhi forum dinilai dari jumlahan anggota DPR sebanyak 45 orang hanya diikuti 33 Orang namun ada 7 orang lainnya tidak hadir serta ada 5 anggota DPRD telah izin.

Dalam kesempatan itu ketua Dewan Beni Dafitson memberikan apresiasi kepada pemerintah, karena telah mendapatkan WTP ke IX berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan melalui Standar akuntansi keuangan.

''Semoga WTP Ke 9 tahun ini menjadikan perubahan OKU Timur lebih baik maju dan Mulya atas  pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan belanja daerah,'' ujarnya.

Sementara itu, dalam laporannya Bupati OKU Timur H Lanosin Hamzah mengucapkan terimakasih, kepada anggota dewan, semua pihak atas berpartisipasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan Secara umum pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dapat berjalan dengan baik dan  lancar.

“Namun demikian,  kami menyadari masih dijumpai adanya kendala atau hambatan yang perlu mendapat perhatian kita semua,” ucapnya.

Sambungnya, anggaran tahun 2020 ditetapkan melalui peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan APBD OKU Timur.

Sementara, anggaran tahun 2020 total keseluruhan belanja daerah OKU Timur Sebesar Rp1.898 301.201.482.00 angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 50.338. 516.184.00 atau turun 2,58% dari anggaran tahun 2019 berjumlah Rp 1.94. 639.717.666 .00.

''Oleh karena itu,  kegiatan di dasari rasa semangat yang tinggi dan saling pengertian, rasa tanggung jawab bersama, kedepan Raperda ini mendapatkan Pembahasan Dewan. Lebih lanjut oleh DPR,'' pungkasnya. (Young Al)