Merusak Citra Kepemimpinan Bupati SBB Kadis Kesehatan di Desak Mundur
Ambon - Dewan Pengurus Daerah Garda NKRI Maluku meminta Bupati Seram Bagian Barat, M. Yasin Payapo untuk mencopot Anis Tappang dari Kepala Dinas Kesehatan.
Kepada media ini, Selasa (6/4) Ketua Umum Garda NKRI Maluku, Sugiarto Solissa menjelaskan bahwa hal yang membuat kita (Garda NKRI) bersuara adalah soal hak-hak Tenaga Kesehatan di 17 Puskesmas yang belum diberikan, dan kasus ini sangat fatal.
Lanjut Solissa. Bahwa para Nakes yang tersebar di 17 Puskesmas yang berada di SBB dengan jumlah dikisaran 50 orang pegawai ini mereka garda terdepan dalam melawan Corona Virus Deseas (Covid) 19, jadi hak mereka jangan sampai di amputasi.
Kami mendaptkan informasi bahwa 17 Puskesmas di SBB dana Covid-19 untuk pegawainya, dari bulan September sampai dengan Desember 2020 bahkan sampai hari ini belum juga mereka terima, namun ada dugaan laporan dalam lembaran kegiatan sudah di terima.
Bayangkan kalau 17 Puskesmas yang ada di SBB, Nakes yang berhak dapat itu berjumlah 50 orang dengan total yang harus di dapat tiap bulan itu 3 - 5 juta, berapa ratus juta yang Raip di makan tikus ? Tegas Sugiarto.
Jadi ada variasi untuk mereka yang punya hak di dana Covid -19, ada yang dapat 3 juta ada yang 5 juta. Dan ini sangat di sayangkan jika kadis sengaja untuk tidak memberikan hak-hak Nakes yang ada di SBB selama Pandemi.
Maka dengan tegas kami meminta kepada Bupati SBB untuk segera mencopot Kadis Kesehatan, karena ini sangat merusak citra kepemimpinan Bupati. Saat-saat ini Nakes sangat di hargai dan di istimewa kan di masa Pandemi ini. Tapi kenyataan di SBB mala tidak di berikan hak mereka.
Menutupnya Ketum Garda NKRI Solissa, meminta untuk segera di selesaikan hak mereka, atau masalah ini terus di suarakan sampai ke KPK. karena ini menyangkut kejahatan pengelolaan anggaran Covid. Dan kalau sudah sampai tingkat penyalahgunaan anggaran Negara maka ini masuk extra ordinary crime. Sebab ada hak Tenaga Kesehatan yang di ambil.
