Momen Sumpah Pemuda PMM Minta Pemerintah Menjunjung Tinggi Nilai Demokrasi
Padang - Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI menuai sejumlah kontroversi. Tak sedikit yang mendukung UU Cipta Kerja, namun banyak pula yang memprotesnya. Apalagi, undang-undang ini disahkan ketika Indonesia dalam kondisi menghadapi pandemi.
Hingga hari ini di sejumlah banyak demonstrasi yang melakukan penolakan di sejumlah kota besar dan tak terkecuali kota Padang, ada juga aksi yang menginginkan UU CIPTAKERJA Ini untuk di batalkan
Di momen sumpah pemuda ini Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang Fikri Haldi menilai "Penolakan ini terjadi akibat kurangnya komunikasi pemerintah terhadap masyarakat, sehingga Masyarakat penuh kecurigaan tinggi terhadap pemerintah baik itu legislatif dan eksekutif hari ini" ujar pria yang kerap di panggil Kuya fikri tersebut
"Tentu kita menyadari, setiap perubahan peraturan akan merubah kebijakan, mengubah setiap kebiasaan dan terkadang terjadi sebuah peristiwa perbedaan pandangan, dan itu biasa terjadi, dalam kasus pengesahan Omnibuslaw ini juga seperti itu, ada potensi penolakan besar-besaran dari jauh hari, tetapi pemerintah dalam hal ini legislatif, tampak sombong tidak mengantisipasi dan tidak menerima masukan-masukan masyarakat"
"Belum lagi setelah pengesahan terjadi ketidak terbukaan informasi yang pasti, kalo kita menilai di Omnibuslaw ini ada juga yang berdampak positif terutama tentang perpajakan, dan ada juga beberapa poin yang kontraversial,"
"Hendaknya di momen Sumpah Pemuda kita tetap bersatu semakin kokoh, dan pemerintah menjujung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam hal ini menentukan sebuah kebijakan apalagi perubahan yang besar dalam konteks negara, pemerintah melakukan komunikasi yang masif terhada masyarakat, sehingga sebuah kebijakan tidak melahirkan konflik yang berimbas kepada hajat banyak orang, tutup ketua PMM ini
