DPRK Aceh Singkil Gelar Rapat Paripuna Penyampain Nota Pengatar Rancangan KUA PPAS APBK
Aceh Singkil Media Advokasi.com Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil gelar Rapat Paripuna penyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBK Aceh Singkil tahun 2021 di Gedung DPRK setempat, Senin (19/10).
Dalam Kesempatan itu Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid menyampaikan akan menargetkan pertumbuhan ekonomi 3,2 persen pada tahun 2021 mendatang.
Target tersebut terbilang optimistis, mengingat secara nasional pertumbuhan ekonomi saat ini masih minus.
"Tahun 2021 kita harus tetap optimis pertumbuhan ekonomi Aceh Singkil dapat sebesar 3,2 persen," kata Dulmusrid saat menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBK Aceh Singkil tahun 2021 dalam rapat paripurna DPRK setempat, Senin (19/10/2020).
Dulmusrid juga menyampaikan target optimistis dalam penurunan angka pengangguran sebesar 6,5 persen serta kemiskinan ditargetkan berada diangka 18,42 persen.
Mencapai target tersebut, Dulmusrid mengungkapkan tujuh prioritas pembangunan tahun 2021 yang akan digenjot pihaknya. Dengan memanfaatkan sumber dana DAK fisik dan non fisik, Doka dan tambahan dana bagi hasil (TDBH) migas.
Tujuh prioritas pembangunan tersebut yaitu, peningkatkan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatkan kualitas ekonomi lokal, pengembangan pariwisata, perikanan dan pertanian.
Selain menetapkan tujuh prioritas pembangunan yang hasil akhirnya terjadi pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penuruan kemiskinan. Dulmusrid mengungkapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021.
Disebutkan arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk peningkatan kualitas ekonomi lokal, pengembangan pariwisata, perikanan, pertanian yang berdaya saing dengan meningkatkan kualitas SDM.
Lalu penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata berstandar nasional dan internasional.
Berikutnya pemenuhan produk perikanan dan olahan yang memiliki sertifikasi diakui sehingga memacu pertumbuhan agroindustri olahan dan industri kreatif.
Usai menyampaikan target, Dulmusrid juga ungkapkan masalah dan tantangan yang dihadapi pemerintahannya.
Antara lain tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, masih adanya potensi daerah yang belum dikembangkan, belum optimalnya pengembangan SDM dan pelayanan sosial dasar, kesenjangan pertumbuhan antardaerah, kurangnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan belum optimalnya kualitas pelayanan publik.(Ahmad)
