TIGA GABUNGAN LSM BERUNJUK RASA DI DEPAN KANTOR BUPATI, DESAK SURIADIN MUNDUR DARI JABATANNYA.
MUARO JAMBI, MA– Toha Kumpeh gaungkan desak Suriadin mundur dari jabatannya. Bupati segera ambil tindakan, hal ini tentang wibawa Bupati sebagai pemimpin daerah. Penyampaian dalam orasinya LMPP yang digelar didepan kantor Bupati Kabupaten Muaro Jambi. Teriak Toha Selasa (13/8).
“Terkait yang dilakukan Suriadin, mengapa belum dicopot dari jabatannya. Apakah Suriadin ini anak emas bupati sehingga sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari Bupati muaro jambi. Kami sebagai warga masyarakat Kumpeh sangat malu terhadap apa yang dilakukan oleh Suriadin. Karena perbuatannya sudah sangat keterlaluan, ada apa dengan Suriadin ini siapa dibelakangnya sehingga Bupati tidak berani Mencopot jabatannya. Satu jabatan saja tidak mampu apalagi mau pegang dua jabatan, inilah yang terjadi sehingga membuat malu Pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi, "masak minta siapkan makan dari pengelola kantin yang hanya orang kecil.Terkait pilkada yang lalu tentang biaya kampanye, akan kami gaungkan di KPK – RI apabila tuntutan kami tidak diindahkan soal pencopotan Suriadin ini” lanjut Toha.
Dalam kesempatan ini perwakilan dari LSM BRANTAS menyampaikan hal yang sama ”Saya atas nama sekjen Brantas sangat kecewa atas penindasan terhadap orang kecil, terkait surat edaran yang beredar dimedia online tentang pemberitaan Kadisdik kabupaten Muaro Jambi yang minta siapkan makan siang bikin malu saja” geram Amri sekjen Brantas.
Jamhuri salah satu perwakilan dan sebagai Ketua LSM Sembilan, juga menyampaikan orasinya ”Masak pejabat daerah tidak memahami hukum ketatanegaraan hanya karena buat makan siang. Bagaimana guru bisa mendidik apabila pemimpinnya tukang rampok. Apabila anak buahnya tidak bisa bekerja dengan baik apalagi pemimpinnya. Apabila bupati tidak bisa membuat kebijakan, saya yang akan desak Bupati mundur apabila tidak bisa memimpin dengan benar. Mengapa hingga sekarang ibu Bupati belum melantik pejabat Diknas, dari kemarin hanya PLT saja, belum ada pejabat tetap yang bertanggung jawab sebagai pelaksana tugas. Apakah yang dilakukan Suriadin ini bukan upaya tindakan yang berindikasi pungli ? mana inspektorat sebagai pungsi pengawasan. Apakah inspektorat sekarang mandul, tidak bisa bekerja dengan benar. Kalau begitu mengapa inspektorat tidak dibubarkan” kesal Jamhuri.(bojes)
