Pansus DPRK Agara Ke Disdukcapil, Lemahnya Penerapan Permendagri No: 19 Tahun 2018 Tergantung Pimpinan.
Media Advokasi.com, Aceh Tenggara Rangkaian kunjungan Tim Pansus I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (DPR K) Aceh Tenggara, tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat pengadaan barang Tahun 2019 dan Peningkatan Kualitas ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jumat ( 5/6 ).
Dari penyampaian Rudi Anggota DPRK Aceh Tengara dari Partai Nasdem, Ketua Tim Pansus I, Jumat Siang usai kunjungan Pansus ke Dinas Kependudukan dan Catatan sipil pada media ini, di rumah dinas Ketua DPRK, Deni Febrian Roza, S.STP, Rudi mengatakan Tim Pansus satu terdiri dari, Rita Muliati, dari Partai Golkar, Julia Susanti dari Partai Golkar, Samsuar dan Gabe Martua Tambunan juga dari Partai Golkar, yang mana pansus tersebut tindak lanjut pelaksanaan uji petik kelapangan pengadaan barang tahun 2019.
Selain itu juga meninjau langsung terkait dengan penerapan Permendagri Nomor: 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, karena begitu banyak laporan masyarakat sering terjadi pencetakan KTP dan KK terlambat namun setelah dipertanyakan alasan Disdukcapil sarana pendukung Cetak KTP dan KK serta alat perangkat lunak yang menggunakan jaringan internet, alatnya sudah lama dan sering rusak lain lagi hambatan jaringan internet.
Menyangkut maraknya calo yang meresahkan masyarakat dalam proses pembuatan KTP dan KK, yang santer di media onlone maupun cetak bahkan sudah pernah terciduk Tim Seber Pungli Polda Aceh, Rudi jelaskan kita akan tekankan pada Disdukcapil untuk membenahi segala sesuatunya terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, di Disdukcapil Aceh Tenggara.
Lemahnya Penerapan Permendagri No 19 Tahun 2018, Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, tergantung pada pimpinan, apabila pimpinan tegas terhadab jajarannya untuk menegakkan disiplin pelayanan, penerapan Permendagri tersebut akan berjalan dengan baik, tegas Rudi. (IZ)
