Mahasiswa Kritis Tanyakan Realisasi Anggaran Covid-I9 ke Dinkes Muratara
MURATARA, MA- Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bersatu (AMPB), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), sambangi Dinas Kesehatan (Dinkes) Muratara pertanyaan prihal transparasi terkait penggunaan anggaran Covid19. Kamis(11/6/20)
Susanto, Koordinator Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bersatu mengatakan kedatangan mereka ke kantor Dinkes Muratara pada Selasa (09/06/20) kemarin mempertanyakan kejanggalan-kejanggaran dan transparasi dalam penggunaan dana Covid19, yang di sinyalir tidak transparan.
"Kami akan melakukan investigasi ke instansi-instansi terkait, bermulai dari Dinkes Muratara, Karna disini dikahwatirkan adanya permainan dan kepentingan dibalik pandemi covid19 baik untuk kelompok maupun individu," terangnya.
Kemudian dilanjutkan nya, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga mempertanyakan penyaluran anggaran dari dinas kesehatan, baik dari APBD maupun bantuan dari pihak swasta.
"Apa saja yang telah direalisasi oleh Dinkes dan apa saja yang belum. Terakhir terkait mutasi yang dianggap rancu, dan apa yang menjadi kejanggalan tidak semuanya terjawab. Namun kami tetap memantau selama pandemi covid-19 dalam penggunaan anggaran alokasi anggaran Covid yang telah disediakan Pemda Muratara," tambah ia.
Ruslan juga seorang mahasiswa yang ikut dalam pertemuan tersebut menambahkan, Dinkes Muratara dalam penanganan Covid19 belum memiliki strategi yang kongkrit dalam pemutusan mata rantai Covid-19 yang sedang berjolak pada saat ini.
"Setelah kami berdiskusi dengan Kadinkes Muratara ibu Marlinda dalam penanganan pandemi Covid19 belum mempunyai strategi yang kongkrit," ujarnya di Kantor Dinkes Muratara.
Sementara itu, Kadinkes Muratara, Marlinda Sari, mengatakan mahasiswa yang bertanya dalam realisasi penggunaan dana Covid19.
"Mereka menanyakan sejauh mana persiapan dalam penanganan covid di Muratara." kata Marlinda.
Dilanjutkanya, sejauh niatnya untuk kemajuan Muratara. Kami terbuka, namun keterbukaan terbatas, ada atasan yang harus kami pertanyakan terkait masalah data, ada data yang harus kami publik ada data yang belum bisa kami publik," terang Kadinkes
"Sepanjang keritikan yang bersifat membangun kami terima. Tapi kalau kritikan yang multi tafsir kami harus klarifikasi terlebih dahulu," tutupnya. (AkaZzz)
