T.A.Khalid Minta Jokowi Jangan potong Anggaran Petani Dan Nelayan Untuk Alasan Covid19
Jakarta-Media Advokasi.com
Kebijakan negara merelokasikan anggaran untuk dana stimulus pangan masa pandemik Covid-19 dan me-refocusing anggaran guna pencegahan dan penyelamatan rakyat dari wabah corona dinilai memang wajar dan suatu keharusan.
Anggota Komisi IV DPR RI Ir H Teuku Abdul Khalid MM meminta Presiden Jokowi untuk tidak memotong anggaran petani dan nelayan dengan alasan pandemi Covid-19. Menurutnya kebijakan tersebut memang wajar dan suatu keharusan, tapi tidaklah harus merelokasikan anggaran pemberdayaan para petani di Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemberdayaan nelayan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), apalagi 75% rakyat indonesia adalah petani dan nelayan.
"Harus dipahami bahwa covid19 bagi petani dan nelayan hanya berdampak pada sektor penjualan hasil tangkap dan panennya saja, sedangkan dalam hal menangkap, budidaya dan bercocok tanam tidak terganggu dengan covid19, karena dilaut, tambak, sawah tidak ada virus corona,". Sebut TA Khalid.
Seharusnya dalam situasi covid19 ini, lanjut TA Khalid, negara memangkas anggaran dari Kementerian lain dan menambahkan anggaran untuk menampung daya beli semua hasil tangkap dan panen. Menurut TA Khalid ketersediaan lumbung pangan Nasional sangat tergantung pada program Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan.
TA Khalid menjelaskan, Tahun ada sekitar 7 Triliun dari 21 Triliun Anggaran Kementan yang dipangkas dan 6.4 Triliun anggaran KKP direfocussing sekitar 2 Triliun untuk penanganan Covid 19. Seharusnya Pemerintah menambahkan anggaran bagi Petani & nelayan, Jangan sampai saat wabah korona berlalu, kita dilanda masa paceklik dan kelaparan. Tutup TA Khalid yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh.(AL)
