Bupati/Walikota Harus Aktif Komunikasi Dengan DPRD
Hal ini disampaikan Emil saat menggelar pertemuan dengan seluruh bupati/wali kota, di Purwakarta, Kamis (13/2/2020). Acara bertajuk Koordinasi Pemerintahan Daerah (Kopdar) bersama Bupati/Wali kota ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah.
Emil mengakui, pada tahun ini terdapat sejumlah kabupaten/kota yang jumlah bantuan keuangannya tidak sebesar tahun lalu. Menurutnya, hal ini tidak akan terjadi jika pemerintah daerah tingkat II itu menjalin komunikasi yang baik dengan anggota DPRD Jawa Barat.
"Dalam proses perjalannya mungkin tak melobi dewan," katanya. Dia menjelaskan, jumlah bantuan keuangan yang akan diberikan provinsi kepada kabupaten/kota akan ditentukan oleh keputusan DPRD Jawa Barat, meski usulannya masuk melalui pihaknya.
"Kan setelah data masuk ke gubernur, ketuk palu di dewan. Dewan kadang-kadang suka menggeser, dikurangi, ditambahi," katanya.
Oleh karena itu, Emil kembali mengingatkan pentingnya bupati/wali kota menjalin komunikasi yang baik dengan anggota DPRD Jawa Barat. "Mereka (bupati/wali kota) yang kurang mengawal, biasanya kena geser. Makanya saya usulkan 30 hari di bulan Juni atau Juli, gunakan untuk melobi dewan," katanya.
Lebih lanjut Emil katakan, pada 2020 ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan bantuan Rp.7 triliun untuk kabupaten/kota. Namun, menurutnya jumlah ini tidak pernah mencukupi karena banyaknya kebutuhan daerah.
Sebagai contoh, lanjut Emil, pada acara Kopi Darat ini tercatat Rp.10 triliun untuk menjalankan program pembangunan yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota. "Makanya tadi cukup disampaikan lima sektor yang jadi prioritas saja. Kalau tidak dibatasi, bisa lebih besar," katanya.
Untuk menutupi kekurangan anggaran, Emil mengaku akan memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatan daerah. "Kita cari untuk sisanya. PAD-nya naik, dananya lancar. Semua keinginan bisa kita berikan, nanti kita informasikan lagi," katanya.(yon)
