Keuchik Harus Lebih Utamakan Pembangunan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Dari Pada Bangunan Fisik
Muslem Khadri, Kabag Pemerintahan Pidie Jaya
Media Advokasi.com Pidie Jaya Aceh.
Sehubungan dengan meningkatnya gaji keuchik dan aparatur gampong sampai 120% dari gaji PNS golongan II a di Pidie Jaya, pemerintah harapkan agar pembangunan di desa berjalan lancar tanpa ada indikasi korupsi dan dan penyimpangan penggunaan anggaran Dana Desa, untuk itu keuchik dihimbau agar menfungsikan tugas aparatur gampong sesuai jabatannya.
Hal itu diungkapkan Kabag Pemerintahan Pidie Jaya di kantornya, Selasa, 7/1/2020.
Pemerintah telah memperhatikan kesejahteraan para pemerintah desa, keuchik, sekdes, kaur dan kasi dengan gaji yang standar, agar didalam menjalankan roda pemerintahan di desa, tidak lagi menyimpang. Terutama dalam menggunakan anggaran dana desa.
Kabag Pemerintahan Pidie Jaya, Muslem Khadri, mengatakan bahwa di dalam menjalankan Tupoksi keuchik di gampong, tugas-tugas harus dilimpahkan kepada para kaur dan kasi melalui sekretaris desa. Jadi seluruh aparatur gampong harus menjalankan tugas dibidangnya masing-masing.
"Keuchik, harus menyerahkan tugas dan fungsi kaur untuk bekerja sesuai bidang. Dalam hal ini sekretaris desa yang mengontrol dan memberi arahan kepada para kaur dan kasi, jadi keuchik tidak perlu mencampuri tugas- tugas yang dikerjakan kaur dan kasi," jelas Muslem.
Lebih lanjut Muslem juga menjelaskan sesuai PP no 11 tahun 2019, selain tentang gaji dan tunjangan aparatur gampong, keuchik juga didalam menjalankan keputusan di desa harus berdasarkan musyawarah bersama Tuha Peuet (BPD).
"Didalam menjalankan pemerintahan terutama dalam hal menggunakan anggaran di tahun 2020, semua harus berdasarkan hasil musyawarah desa bersama Tuha Peuet dan Masyarakat. Tidak boleh memutuskan sendiri setiap kebijakan," sambung Muslem.
Lebih lanjut dikatakan Muslem, dalam menggunakan dana desa 2020, harus diutamakan pembangunan di bidang pemberdayaan Sumber Daya Manusia(SDM).
"Jadi keuchik bersama Tuha Peuet harus lebih utama memprioritaskan anggaran digunakan pada pemberdayaan masyarakat, umpanya PAUD, TPA, Majelis Taklim dan kesehatan, bukan pada infrastruktur jalan dan bagunan fisik semata," pungkas Muslem.(Ismed)
