Kades JUD II Ancam Wartawan, Ketua PWI Muba Angkat Bicara

MUBA, MA- Terkait mencuatnya pemberitaan perihal diancamnya wartawan Bitv beberapa waktu lalu oleh oknum Kepala Desa Jud II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, membuat Ketua Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Herlin Koisasi SH gerah dan angkat bicara.

"Saya sangat menyayangkan mengapa perihal itu bisa terjadi semestinya kades tidak arogan saat dikonfirmasi oleh wartawan, apa lagi sampai mengancam akan menikam dan menembak oknum wartawan yang sedang melakukan  tugas liputannya. Ini sangat melanggar Undang - Undang Pers," kata Herlin Kosasi SH melalui ponselnya, Selasa (14/1/2020).

Selanjutnya, Herlin juga mengatakan, dia akan bawa ke pihak yang berwajib agar permasalahan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mengingat wartawan yang menjalankan tugasnya itu di lindunggi oleh UU dan disana jelas, apa tugas dan pokok wartawan dan menghalang - halangi tugas wartawan dalam peliputan juga diatur disana," kata Herlin.

Dilansir dari media buanainformasi.tv ini bahwasanya oknum kades desa Jud II kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan pengancaman terhadap wartawan BITv karena yang bersagkutan melakukan konfirmasi seputaran dana Pendapatan Asli Desa  (PAD) Jud II. Oknum kades tersebut berkoar - koar sampai mencari ke kantor Kecamatan Sanga Desa dan berpesan jika berita dinaikan dia akan tusuk atau dia tembak oknum wartawan BiTv.

Ada pun yang dikonfirmasi wartawan tersebut adalah tentang resahnya Masyarakat desa Jud II yang mempertanyakan permasalahan tidak adanya transparansi realisasi dana pendapatan asli desa (PAD), yang bersumber dari Plasma PT wana potensi guna (WPG) Plasma desa seluas 35 Ha tersebut semenjak dari ditetapkan pemerintah kabupaten Musi Banyuasin TA 2016 sampai sekarang tidak ada laporan tentang realisasi dana PAD tersebut.

Salah satu warga berinisial Y menjelaskan bahwa, dana PAD dari plasma PT WPG yang mana perbulan mendapatkan Rp 570.000 perhektar, jadi dikalikan 35 Ha perbulan masuk ke kas desa sebesar Rp 19.950,000 jadi kalau satu tahun PAD desa sebesar Rp 239.400.000 dikalkulasi selama 3 tahun berjumlah Rp. 718.200.000.

Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 Kebebasan Pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Kemudian menurut Pasal 18 ayat 1, Terhadap siapa pun yang melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal tadi, dapat di penjara maksimum dua tahun atau denda paling banyak Lima ratus juta rupiah. (TIM)