Humas Kominfo Harus Bisa Klarifikasi Informasi Hoaks
"Batasan ruang publik semakin kabur, bahkan medsos kini bisa jadi narasumber berita. Disisi lain IT memudahkan tapi juga bisa sebaliknya," ujar Irjen Kementerian Kominfo Doddy Setiadi dalam Festival Media Digital Pemerintah tahun 2019 di Gedung KPK Jakarta, Senin (9/12).
Menurutnya Hoaks menjadi masalah bersama dan kemunculannya harus segera diantisipasi. Kominfo sendiri sedang membangun jaringan satelit multifungsi dengan harapan nantinya tidak ada lagi blankspot di seluruh wilayah Indonesia.
Jika terealisasi maka program pemerintah dapat disampaikan hingga pelosok desa demikian juga upaya menangkal hoaks bisa cepat dilakukan. Tentunya dengan mengerahkan segala kemampuan termasuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
Ia juga menekankan agar Humas dan Dinas Kominfo menerapkan fungsi keterbukaan dan transparansi sebagai prinsip tata kelola good government. Masyarakat harus mudah memperoleh data dan informasi program pemerintah agar interaksi masyarakat semakin baik.
"Kami ada tim, jumlahnya 180 orang, setiap hari mencari berita hoaks untuk ditangani secara cepat agar tidak meluas" tegasnya.
Sentara itu Wicaksono dengan akun Twitter Ndoro Kakung yang mengisi diskusi menambahkan jika Humas harus memiliki kesiapan atau semacam SOP yang sudah bagi unruk menangkal pemberitaan negatif ataupun berita hoaks.
"Harus siap dengan segala kemungkinan, berita negatif terkait atasan atau pemerintah harus segara dijawab. Jangan saling melemparkan tanggung jawab. Itulah perlunya SOP," tegasnya.
Dinas Kominfo dan humas juga harus memiliki akses khusus ke pimpinan secara langsung agar mampu menjawab pertanyaan dari masyarakat dan wartawan sesegera mungkin.
"Saat ini ada 47 ribu media masa di Indonesia , artinya ada ribuan frame atau pandangan terkait satu kasus. Humas harus bisa memanage itu ," tegasnya. (yon/Jo)
