Editorial"DPRK Berikan Piagam Penghargaan Atas Kinerja DKP Pidie Jaya"
Pidie Jaya Media Advokasi.com
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya memberikan piagam penghargaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Jaya atas keberhasilan membuka lapangan kerja serta menambah penghasilan para petani garam di Pidie Jaya. Piagam tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan DPRK Akadir Jailani, serta disaksikan bupati, wakil bupati, sekda, dandim, kapolres, serta seluruh forkopimda setempat, seusai sidang pendapat akhir DPRK terhadap hasil kinerja pemerintah Pidie Jaya (SKPK) di tahun 2019, Senin 25/11/2019.
Pemberian piagam penghargaan kepada DKP merupakan bentuk pengawasan dan evaluasi dewan terhadap kinerja para Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) pada bidangnya (dinas) masing-masing. Untuk tahun 2019, DPRK memberi prestasi dan apresiasi kepada Dinas Kelauatan dan Perikanan Pidie Jaya dalam bentuk Piagam Penghargaan.
Dilihat dari hasil kinerja yang memang sudah dinikmati masayarakat, terutama petani garam yang sebelumnya mereka mereka memproduksi garam secara tradisional dengan memasak di Tungku menggunakan bahan bakar kayu, dalam satu hari para petani hanya mampu memproduksi garam antara 6 sampai 10 kg, dengan harga Rp. 4.000 sampai Rp. 4.500 per kilogramnya. Hingga satu hari para perani hanya mampu mendapatkan penghasilan maksimal 45.000 rupiah. Sementara, dengan hasil sejumlah itu mereka harus menanggung bea kehidupan keluarga, termasuk bea pendidikan anak-anaknya.
Jika dikatan miris, memang sangat miris. Disaat harga sembako dan kebutuhan lain semakin meningkat, sementara pendapatan petani hanya 45 ribu rupiah perhari, berarti Pemerintah Pidie Jaya bukan memberantas angka kemiskinan, tapi mempertahankan angka kemiskinan di Pidie Jaya. Jadi wajar kalau dalam pendataan BPS 2017 Pidie Jaya merupakan daerah termiskin urutan ke 4 di Aceh dari 23 kabupaten kota.
Berangkat dari kegagalan-kegagalan ini, DKP mencoba mencari titik temu dalam upaya memberantas kemiskinan, tentu saja dengan cara mencari jalan untuk meningkat pendapatan masyarakat. Sesuai dengan bidangnya, DKP yang dikomondoi oleh Ir. Kamaluddin, menggali upaya-upaya dan lobian-lobian ke pusat di bidang pantai. Sebab jika hanya mengandalkan dana dari APBK atau APBA, sama saja sama sekali tidak bisa berbuat banyak.
Kamaluddin terus berpacu seiring dengan tehnologi zaman, akhirnya ia bisa meyakinkan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI (Susi p) hingga puluhan milyar dana dari APBN mengalir ke Pidie Jaya lewat DKP.
Pante Raja, satu satunya lokasi awal yang dicoba memproduksi garam dengan cara intensif yaitu dengan cara pemasangan plastk (mulsa) tempat penyimpanan air laut dengan memasaka melalui tenaga matahari, dalam sebulan petani mampu mepanen garamya dua kali dengan hasil 10 sampai 15 ton. Jika dibagi perhari, maka petani garam bisa merenggut hasil sampai 300 ribu sampai 450 rupiah perhari.
Ratusan herktar telah dikelola oleh kelompok tani garam yang diberi nama Perusahaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) Pidie Jaya. Bahkan Kamaluddin akan mencari jalan bagaimana caranya ketika produksi garam melimpah, sementara pemasasarnnya akan jadi masalah. Untuk itu, DKP telah merekrut Kadin Pidie Jaya agar persoalan pemasaran akan ditanggung kadin, baik di Sumatra atau keluar Sumatra.
Atas kesuksesan inilah, DPRK melihat cara DKP bekerja yang cukup sukses, maka diberikan penghargaan yang istimewa ini kepada DKP, serta diharapkan para SKPK lain juga bisa berbuat seperti ini.
"Jangan hanya berbuat dengan mengandalkan APBK dan APBA saja, tapi harus ada lobian-lobian ke pusat, serta ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas, jangan hanya manfaat sekelompok orang saja. Disinilah kita melihat sejauh mana kredibelitas para SKPK. Aktif atau mandul yang cuma dukuk di kursi," ungkap pimpinan DPRK Pijay, Hasan Basri.
Sementara Ir. Kamaluddin yang diwawancarai media Advokasi menceritakan panjang lebar kisah dalam membudidayakan garam intensif di Pidie Jaya.
"Saya hanya berkerja, berusaha dan berdoa. Semua itu rahmat Allah dan juga dorongan pimpinan kami H. Aiyub Abbas dan H. Said Mulyadi," ucapnya ramah.
Bukan hanya itu, cara budidaya garam Pijay malah jadi bahan Study Banding bupati Tanggerang, Banten awal tahun 2019, yang berkunjung langsung ke areal garam di Pidie Jaya.
Kunjungan orang nomor satu di Tanggerang bersama rombongan hanya untuk mempelajari bagaimana cara DKP Pidie Jaya memproduksi Garam dengan kwantitas hasil yang banyak dan sudah tersohor sampai ke pulau Jawa.
"Hari ini saya sudah melihat sendiri cara produksi garam Pidie Jaya, akan saya kembangkan di Tanggerang. Dan saya yakin petani garam kami disana, juga akan sukses," ucap Ratu Tatu yang didampingi bupati Pijay H. Aiyub Abbas serta para rombongan.
Kepala DKP Pidie Jaya, juga mengharakan pemerintah bersama DPRK agar ikut mencari upaya agar garam Pidie Jaya yang sudah memproduksi sekian ton perhari, harus diberi label halal, artinya setiap garam yang akan dipasarkan ke luar Aceh harus berserifikat.
"Sementara, walau sudah lumayan hasil, namun garam kita belum bisa dikatakan garam yang terverifikasi POM. Untuk itu, PR ini akan saya bebankan kepada bupati dan DPRK agar garam Pidie Jaya akan jadi garam dalam kwantitas dan kwalitas nasional yang terverifaksi, baik dari Kementrian Kesehatan Maupun dari MUI," pungkas kepala Dinas yang beberapa hari lagi akan memasuki masa tua (pensiunan).(Ismed)
