Politik "Prank" Oleh: Sulthan Alfaraby (Mahasiswa Biologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Mediaadvokasi.com Banda Aceh.
Akhir-akhir ini, mungkin kita merasakan bahwa sedang terjadi dinamika politik yang cukup parah dan mengakibatkan terpecahnya persatuan di dalam masyarakat dan kemudian menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang pro terhadap pemerintah dan kelompok yang menyatakan dirinya sebagai barisan yang setia untuk menjadi oposisi dan mengkritisi segala macam kebijakan pemerintah serta kebijakan pemerintah yang menyengsarakan dan tidak sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat.
Sejak Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, peperangan antara opini yang berseberangan kerap kali terjadi dan mengakibatkan pertumpahan darah yang sangat menyedihkan untuk sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yang mempunyai semangat untuk mewujudkan persatuan. Kekacauan dalam politik mungkin ditimbulkan oleh penguasa dan elite yang bertindak diluar batas dan tidak sesuai lagi dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat, atau mungkin karena penguasa dan elite bertindak curang dalam memenangkan kursi kekuasaan yang mereka harapkan dari jauh-jauh hari.
Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki.
Seperti yang dikatakan Plato, rakyat menjadi beringas mungkin saja karena kesewenangan penguasa yang sudah melenceng dari tugasnya untuk mewakili rakyat demi terwujudnya kesejahteraan sosial, dan mungkin sudah berubah menjadi "politik keluarga" yang dimana hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan mungkin partai-partai koalisi, sehingga rakyat menjadi marah terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu lagi menjadi wakil rakyat.
Pada saat Pemilu, mungkin saja ada yang maju di garda terdepan dan mengambil kesempatan dalam kesempitan dan menyatakan diri sebagai calon yang paling cocok dipilih untuk mewakili rakyat dan merealisasikan kesejahteraan sosial yang selama ini diidam-idamkan oleh masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa akan tetap menjadi oposisi jika nantinya tidak berhasil memenangkan pertempuran dalam Pemilu, dan mungkin ada juga yang mempunyai kepentingan-kepentingan lain.
Bicara soal mereka yang memberi pernyataan akan menjadi oposisi dan mengkritisi pemerintah, kita semua tentu berharap itu bukan sekedar seremonial dan trik untuk mencari celah dan dukungan agar bisa memenangkan pertempuran dalam Pemilu, tapi harus benar-benar konsisten dalam beroposisi demi terciptanya keseimbangan dalam pemerintahan negara. Jangan sampai setelah ditawarkan sebuah kursi oleh pemerintah, maka niat sang oposisi akan buyar tak karuan. Padahal dibelakang, banyak sekali rakyat yang berharap dan mendukung pihak oposisi agar terus mengkritisi pemerintah dan rakyat setia untuk 'berdarah-darah' dalam memperjuangkan keadilan dan sangat mendukung pihak oposisi.
Ketika pihak oposisi yang selalu mengkritisi mencoba bergabung dengan pemerintah, maka timbul opini dalam masyarakat bahwa rakyat selama ini telah dibodohi dan hanya menjadi permainan politik para elit dan penguasa. Rakyat yang berperang demi keadilan, hanya dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang ternyata berebut kursi kekuasaan. Pembodohan terhadap rakyat dengan menggunakan permainan politik mungkin saja bisa kita sebut sebagai "Politik Prank" (Politik Candaan), yang mencari simpati rakyat sebanyak-banyaknya dan kemudian di akhir cerita, pihak oposisi akan mengecewakan masyarakat dan lebih memilih bergabung bersama pemerintah di atas kursi empuk kekuasaan, padahal sebelumnya, mereka saling serang menyerang.
Akhir tulisan ini, mungkin perlu kita renungkan bersama-sama, apakah rakyat hanya dijadikan alat untuk mendapatkan suara melalui candaan dari sebuah permainan politik?
