Pemberian PKH Tidak Tepat Sasaran Membuktikan Pihak Terkait Tidak Profesional Dalam Bekerja
Hasan Basri, ST. MM Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya
Mediaadvokasi.com Pidie Jaya-Aceh.
Video Warga Pidie Jaya yang cacat tapi tidak dapat PKH, BPNT dan Juga becak.
Terkait isu pemasangan stiker SAYA ORANG MISKIN pada pintu rumah KPM PKH dan BPNT Pidie Jaya oleh Dinas Sosial, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat sangat setuju dan malah mendukung penuh, agar penerima PKH dan BPNT yang tidak tepat sasaran bisa terbukti. Hal itu diutarakan DPRK Pidie Jaya kepada media Advokasi.com, Jumat 20/09/2019.
Selama ini yang terjadi di desa-desa di kabupaten Pidie Jaya masih banyak orang kaya memakan hak-hak orang miskin. Terutama para Penerima PKH dan BPNT yang merupakan bantuan kemensos yang diperuntukkan untuk orang miskin, tapi dinikmati segelincir orang kaya.
Sementara, simiskin yang berhak menerimanya tidak mendapatkan bantuan tersebut dengan alasan bahwa bantuan itu telah ditentukan oleh pusat (Jakarta). Dan alasan inilah yang selalu dijawab oleh pendamping PKH, baik pendamping kabupaten, kecamatan dan bahkan pendamping desa.
Wakil Ketua Sementara DPRK Pidie Jaya priode 2019-2024, Hasan Basri, mengatakan bahwa pihak berwenang jangan lempar batu sembunyi tangan. Baik keuchik maupun Dinas Sosial, tapi harus tegas, bijak dan adil dalam mendata penerima PKH. Sebab wewenang penuh ada pada dinas tersebut.
Saat ini, masyarakat pada bingung, siapa sebenarnya yang berhak dan berwenang menyerahkan data ke pusat. Sebab saat ditanya kepada keuchik, dia mengatakan urusan pendamping, saat ditanya pada pendamping dia bilang urusan Dinas Sosial, dan saat ditanya kepada Dinas Sosial dia berkilah bahwa data yang diterima adalah dari keuchik berdasarkan hasil musyawarah desa. Jadi salah atau benar itu urusan keuchik. Semua saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan.
Terlepas dari semua itu, Hasan Basri tidak bermaksud mencari siapa yang salah dalam hal ini. Sebab ini wewenang penuh Dinas Sosial dan Pendamping PKH serta keuchik. Tapi solusi untuk memperbaiki kesalahan ini bagaimana. Atau haruskah kesalahan ini dibiarkan terus samapai kiamat? Sebab apa yang terjadi selama ini membuktikan pihak berwenang, Dinsos, Pendamping PKH dan keuchik tidak profesional dalam bekerja.
"Andaikata ada kesalahan data, pihak dinas bisa mencoret dan mengusulkan nama lain yang diusulkan oleh keuchik berdasarkan hasil rapat di desa.
Ini malah semua diam tanpa ada usaha perbaikan," ucap Hasan Basri.
Beberapa bulan yang lalu Pihak Dinsos pernah mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan memasang stiker di pintu rumah penerima PKH yang bertuliskan "SAYA PENERIMA PKH, KARENA SAYA ORANG MISKIN DAN BENAR-BENAR MISKIN." Hal itu membuat semua orang lega, mungkin yang sudah kaya akan mundur karena malu. Tapi sudah dua bulan lebih inipun tidak dilaksanakan. Hal ini terkesan pernyataan memasang stiker hanya gertak sambal belaka.
"Untuk itu ia berharap pemerintah, mulai bupati, dinsos, para camat dan para keuchik segera meninjau ulang dan mempelajari ke lapangan, agar mendata ulang serta mencabut PKH dari keluarga yang sudah mampu dengan mengalihkan kepada orang yang lebih layak mendapatkannya, bukan saling menyalahkan," pungkas politisi partai PAN ini. (Ismed)
