Dalam Audensi tersebut, MJS Kabupaten Musi Banyuasin mempertanyakan dugaan terkait seluruh pokok pokok pikiran (Pokir) atau Proyek di PUPERKIM telah habis, pasalnya disinyalir kuat adanya praktek bagi-bagi Proyek di dalam tubuh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
"Proyek di PUPERKIM sepertinya sudah diarahkan, jadi tingkat profesional kalah dengan kebijakan, sehingga usaha golongan kecil tidak bisa berkembang di Muba ini, seharusnya usaha golongan kecil itu dibina bukan dibinasakan," Ujar Joni saat audensi.
Menurut Mustafa Hamid salah satu dari puluhan Masyarakat Jasa Konstruksi Kabupaten Musi Banyuasin, ketika diwawancarai awak media seusai Audensi mengatakan bahwasanya, seluruh kegiatan yang bersumber melalui Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 di Dinas PU Perkim di duga kuat telah dikuasai oleh oknum DPRD Muba.
"Kami seluruh yang tergabung dalam Masyarakat Jasa Kontruksi Kabupaten Musi Banyuasin hari ini mengadakan Audensi membahas dugaan proyek di PUPERKIM ABPD-P tahun 2019, karena di sinyalir kurang lebih sebanyak 200 proyek sudah dikuasai oleh Oknum anggota DPRD Muba," Kata Mustafa.
Selanjutnya menanggapi dugaan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Paimin SH mengatakan pada wartawan Mediaadvokasi bahwasannya, itu semua hak Dinas dan ULP.
"Itukan sepihak mereka mengatakan begitu, apa bisa dibuktikan. Kami DPRD ngak ada menguasai proyek, hak Dinas dan ULP kan," Tulis Paimin di dinding WhatsAppnya, Sabtu 07/09/19. (Jahri)
