Wali Kota Lantik 355 Pejabat Pemkot Bandung, Sebelum Berangkat Haji
Dalam sambutannya wali kota meminta agar para pejabat yang baru dilantik dapat melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. "Siapa pun pejabat harus amanah. Karena amanah merupakan bagian dari tanggung jawab yang diembankan. Walau pun saya yang melantik barusan, tapi ingat ini adalah amanah dari Allah SWT," ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya disiplin dan etos kerja dalam menjalankan tugas. Keduanya merupakan kunci agar pelayanan publik tetap prima.
"Kita harus yakin dan pada setiap program kerja dipastikan aman administrasi. Juga harus memastikan apa yang kita lakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, kinerja harus terus kita tumbuhkan dengan baik dan benar," tuturnya.
Pelantikan Pejabat Eselon IV kali ini merupakan yang terbesar di era kepemimpinan Wali Kota Oded M. Danial dan Wakil Wali Kota Yana Mulyana.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Yayan A. Brillyana menjelaskan, pejabat ini merupakan hasil olahan dari tim penilai kinerja berdasarkan evaluasi dan asesmen secara periodik.
"Pejabat-pejabat ini hasil olahan dari tim penilai kinerja dalam mencari ASN (Aparatur Sipil Negara) yang baik di Kota Bandung untuk memberi pelayanan terbaik. Nama-nama yang terpilih lalu disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Lalu PPK yang memutuskan," ungkap Yayan.
Setelah pelantikan ini, hampir 99% jabatan struktural di Kota Bandung telah terisi, mulai dari di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kewilayahan. Dengan pengisian jabatan ini, Pemkot Bandung berharap pelayanan kepada masyarakat bisa semakin prima.
"Cuma permasalahannya, kita kekurangan ASN. Jadi ada saja mungkin kepala seksi atau yang menjabat struktural yang tidak mempunyai staf. ASN itu cukup banyak kita kurang. Hampir 5.300 orang," jelasnya.
Untuk mengisi kekurangan ASN, lanjut Yayan, Wali Kota Bandung mengizinkan penempatan karyawan non-ASN untuk membantu mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan target. "Pak Wali Kota masih memberikan peluang untuk dibantu oleh tenaga non-ASN, walau tenaga non-ASN ke depan itu tidak boleh karena diganti oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tapi sementara untuk mengisi kekosongan diisi oleh non-ASN,"katanya.(yon/hkb)
