Peluncuran Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Kemensos di Pijay Masih Amburadul

Media Advokasi.com Kabupaten Pidie Jaya-Aceh.
Peluncuran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sangatlah cocok dan pantas diacungkan jempol, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Ha ini patut diberi nilai plus (apresiasi) kepada pemerintah Republik Indonesia. 

Tapi pihak pemerintah perlu meninjau ulang, sudah tepatkah sasaran yang dituju? Seba pada pelaksanaannya di lapangan (desa-desa) sering terjadi kekeliruan, terutama para calon penerima dan penerima BPNT tersebut banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini membuat masyarakat banyak yang kecewa.

Pantauan media advokasi,com di beberapa desa, Minggu Senin, 01/06/2019, beberapa Keuchik kecewa atas penyaluran BPNT yang tidak tepat sasaran. Seperti di Desa Cot Seutui dan Menasah Mesjid Kecamatan Ulim, Penduduk miskin yang mendapat Rastra 40 KK lebih, sementara yang dikasih BPNT cuma 15 Orang.

Warga miskin dan Distabilitas Sarah Mane, tanpa PKH, tanpa Rastra, tanpa Bea siswa untuk anaknya dan tanpa BPNT.

"Keluarga prasejahtra yang mendapat Rastra di desa kami sampai 2019 sebanyak 40 KK lebih. Sementara yang akan menerima BPNT sebanyak 15 orang. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi ada calon penerima yang sudah meninggal, disamping yang lainnya juga tidak tepat sasaran. Yang lebih miskin tidak dapat, dan sudah lumayan hidupnya malah dapat. Untuk itu, saya sebagai  Keuchik menolak BPNT ini karena dinilai tidak tepat sasarannya. Hanya menjadi kisruh dalam masyarakat," ucap Iskandar selaku Keuchik pilihan rakyat yang terpilih pada tahun 2018.

       Iskandar. Keuchik Cot Seutui, Ulim

Dikatakan Iskandar, jika memang pemerintah mau menyalur BPNT tersebut secara adil dan bijaksana, pihak pemerintah melibatkan Keuchik dan Tuha Peut Gampong dalam mendata siapa-siapa yang berhak menerima. Jangan berpedoman pada data puluhan tahun yang silam,  tegas Keuchik.

Selama ini belum ada pendataan di desanya terkait Data Penduduk Miskin. Nama-nama  yang dikirim pihak kecamatan ke desanya berdasarkan Data BPS lama, hingga akibatnya tidak tepat. Oleh karena itu Keuchik menolak Data Calon Penerima BPNT karena tidak tepat sasarannya sampai ada pendataan ulang.

"Untuk itu, kami menolak data tersebut sampai penambahan atau pendataan ulang yang melibatkan aparatur desa, sebab yang lebih tahu siapa yang pantas atau tidak, adalah para aparatur desa. Bukan Kemennsos," kata Iskandar.

Di desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Ulim juga akan menolak BPNT, jika nama-nama calon penerima diambil dari data sensus ekonomi puluhan tahun silam.

Sementara di Desa Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua, juga terjadi hal yang sama, pihak Kemensos telah mencantum nama-nama penerima. Sebanyak 15 nama yang telah dicantum Kemensos masaih ada yang tidak tepat sasaran, malah ada yang namanya tidak sesuai dengan KTP.

Seperti hal nya Herman, warga miskin pindahan ke Sarah Mane, tapi sudah menetap di Sarah Mane sejak 2015, namun sampai saat ini belum ada bantuan apa-apa dari pemerintah selain rumah rehab tahun 2017.

Menurut pengakuannya kepada media ini, Herman sebagai kepala keluarga dengan kondisi cacat menanggung nafkah satu orang istri dan dua orang anak, salah satunya sudah kelas V SD di Sarah Mane, namun ia tidak didata sebagai penduduk miskin. Hingga ia tidak mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah Pidie Jaya, baik PKH, Rastra maupun BPNT dan Bea Siswa anaknya. Sementara tetangganya yang lain dapat Rastra, dapat PKH, dapat Bea siswa untuk anak-anaknya di SD Sarah Mane dan dapat lagi BPNT dari kemensos RI, keluhnya.

Camat Meurah Dua, Safrizal, S.STP yang dikonfirmasi oleh media ini mengatakan bahwa yang mengisi data nama-nama calon penerima kartu BPNT adalah Pihak Kementrian Sossial RI, bukan kami dari kecamatan, ujar camat via WhatShap.

Kepala Dinas Soasial Pidie Jaya, Hj. Aminah yang dihubungi, sedang tidak dikantor, karena mengikuti acara seremoni bupati di Bandar Dua.(Ismed)