Dinsos Pidie Jaya Akan Pasang Stiker "SAYA ORANG MISKIN" Pada Pintu Rumah Penerima PKH dan BPNT"
Media Advokasi.com Kabupaten Pidie Jaya-Aceh.
Terkait Amburadulnya dan tidak tepatnya sasaran data penerima Kartu BPNT di Pidie Jaya, Dinas Sosial Pidie Jaya, Hj. Aminah melalui Kasi Jaminan Sosial Keluarga, dan koordinator PKH kabupaten Pidie Jaya, menjelaskan kepada media ini, Senin 01/07/2019.
Kasi Jaminan Sosial Kesejahteraan Keluarga Dinsos Pijay, Zulkarnaini, mengatakan bahwa soal data penerima BPNT yang tidak tepat sasaran itu bukan kesalahan kami. Sebab nama-nama yang terrisi di BPNT telah diputuskan oleh kemensos RI. Pihaknya tidak bisa menambah dan tidak bisa mengurangi. Dan terkait anggota PKH yang tumpang tindih (double) mendapat bantuan dari dinsos memang dibenarkan. KPM PKH dibolehkan menerima Rastra serta bantuan lainnya, dan bahkan mendapat BPNT, agar kesejahteraannya akan meningkat dalam waktu yang singkat. Dan ketika kondisi ekonominya telah berubah dari miskin menjadi lebih lumayan, maka ia harus mengundurkan diri dari KPM PKH dan dialihkan kepada yang lain.
"Tapi susahnya, banyak warga kita yang hidupnya sudah layak setelah menjadi KPM PKH, tapi tidak mau mengundurkan diri dari KPM tersebut, agar nama KPM tersebut dihapus Kemensos dan digantikan oleh yang lain yang masih miskin," ucap Zulkarnaini.
Sementara, Koordinator PKH Pidie Jaya, Hizbullah menjelaskan bahwa penerima BPNT memang telah ditentukan oleh Kemensos RI yang berpedoman pada data sensus ekonomi tahun 2011.
"Calon penerima BPNT memang telah ditentukan pusat yang kami kirim ke Jakarta berdasarkan Rapat Desa (Rades) tahap di tahun 2011, Kami hanya menverifikasi apakah data tersebut cocok atau tidak. Sedangkan yang tahu betul siapa yang berhak mendapat bantuan adalah keuchik setempat, jika tidak cocok, pihak desa beserta Tuha Peut mengirim Surat Permohonan pergantian kepada kami untuk selanjutnya kami usul ke Kemensos," ujar Hizbullah.
Mulai tahun 2019 ini akan dilakukan pendataan ulang setiap 6 bulan sekali untuk di rocker, alias diganti dari yang sudah hidup layak kepada yang masih hidup miskin, ujarnya lagi.
"Untuk tahap awal tahun 2019 telah ditutup pendataannya sampai bulan Juni. Nanti bulan Nopember 2019 akan didata kembali untuk menggantikan pengiriman nama-nama para KPM PKH kepada yang lainnya. Yang kami terima adalah data yang dikirim oleh Keuchik setempat, meskipun tim kami juga ikut turun ke lapangan, namun hasil rapat desa itu yang kami ambil," jelas Hizbullah.
Dikatakan Hizbullah, dalam waktu dekat pihaknya bekerjasama dengan kepolisian untuk memasang Stiker di pintu atau samping pintu setiap rumah KPM PKH dan KPM BPNT yang isinya mengatakan "SAYA PENERIMA PKH KARENA SAYA ORANG MISKIN."
Jika label stiker itu dicabut, maka yang bersangkutan berarti dia mengundurkan diri dari KPM PKH, ujar Hizbullah lagi.
Namun kapan hal itu akan dimulai, Hizbullah akan mengadakan musyawarah dulu bersama Kadis dan Pemkab, pungkasnya.(Ismed)
