Hadiri Musrenbang Nasional, Bima Arya Berharap Adanya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Bogor, MA - Wali Kota Bogor Bima Arya hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 dalam rangka penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Acara yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro itu juga dihadiri pimpinan Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah (gubernur, wali kota, dan bupati) seluruh Indonesia.
Bima Arya berharap, Murenbangnas 2019 dapat mewujudkan sinergi antara RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan mendorong pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.
“Temanya yang diangkat adalah ‘Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas’. Ini nyambung antara program Pak Jokowi di pusat dengan program saya di daerah. Bogor kan arahnya kota keluarga, jadi penekanannya pada aspek-aspek pembangunan manusia. Kita berharap ada sinkronisasi dan sinergi di sini,” ungkap Bima saat di konfirmasi, Jumat (10/5/19) Kemarin.
Ia menambahkan, ada sejumlah program yang diajukan Pemkot Bogor kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kalau ke pusat kita lebih banyak infrastruktur ya. Tapi kita infrastrukturnya yang lebih ke arah membangun kultur. Misalnya dalam hal peningkatan kualitas hidup di bantaran sungai Ciliwung, penyediaan septic tank, soal sampah, IPAL dan lainain. Itu kan pada ujungnya membangun kultur dan ada aspek pembangunan manusianya juga,” jelas Bima yang didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Erna Hernawati.
Sememtara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya mengemukakan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk 5 besar ekonomi terkuat dunia, dan bisa masuk 4 besar ekonomi terkuat dunia di 2045.
“Memiliki peluang besar untuk masuk ke sana. Tetapi untuk masuk ke sana, juga tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi,” tegas Presiden.
Ia mengingatkan, banyak negara-negara yang terjebak kepada middle income trap atau negara dengan pendapatan menengah, terjebak di situ karena tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di negaranya. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yang akan dihadapi menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka.
Presiden Jokowi menguraikan, persoalan itu yang pertama, infrastruktur. Menurut Presiden, pemerataan infrastruktur ini harus bisa diselesaikan, dan tanpa ini jangan berpikir kita masuk kelima, keempat ekonomi terkuat dunia.
Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada gubernur, bupati, wali kota, setelah selesainya beberapa infrastruktur yang telah dibangun, baik itu jalan, jalan tol, pelabuhan, bandara, segera provinsi, kabupaten dan kota menyambungkan dengan titik-titik produksi yang ada di daerah masing-masing.
“Sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan-kawasan wisata, sambungkan dengan sentra-sentra industri kecil, sambungkan dengan pusat-pusat produksi baik pertanian maupun perkebunan. Itu tugasnya daerah,” tegas Presiden.
Yang kedua, lanjut Presiden, reformasi struktural. Menurut Presiden, reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan. Kelembagaan harus disederhanakan. Urusan-urusan perizinan semua dari pusat sampai ke daerah harus berani dipotong.
“Tanpa itu jangan juga bermimpi menjadi empat besar, lima besar ekonomi terkuat dunia,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengaku sudah bolak-balik ngomong perizinan. Tapi yang menetas dapat dikatakan sangat kecil sekali.
“Orangnya datang, datang, datang, ingin, ingin, ingin, tapi tidak menetas, karena kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasikan,” katanya. (yon/adt/pri)
