TAKJUB ATAS DUKUNGAN MASYARAKAT, ACEH MALAKA AKAN SEGERA DIREKOMENDASIKAN
Aceh Utara, Media advokasi - Komisi I DPR Aceh dalam kunjungannya kelokasi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Aceh Malaka, mengungkapkan rasa takjub dan simpatinya atas dukungan Masyarakat dalam kawasan barat Aceh Utara, sehingga bertekat untuk merekomendasikan Aceh Malaka sebagai daerah otonomi baru sebelum Tahun 2019.
Kunjungan yang dipimpin oleh ketua Komisi I DPRA Azhari Cage, S.IP beserta Wakil Ketua Drs Asib Amin, Iskandar Usman Al-Farlaky (Anggota), HM. Saleh, S.Pd,I, M.Si (Anggota), Drs Djasmi Has, MM, (Anggota), Drs H. Djamaluddin T. Muku, M.Si (Anggota), Buhari Selian (Anggota), Zaini Bakri (Anggota), Zainal Abidin, SH, M.H (Tenaga Ahli Komisi I) dan Suwandy (Staf Komisi I). 11/12/18.
Kunjungan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap kelayakan CDOB Aceh Malaka dari faktor ekonomi, Jumlah penduduk, Sarana Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Dukungan Masyarakat, dipusatkan di dua lokasi.
Lokasi pertama pertemuan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Camat Muara Batu, Pukul 10:00 WIB dan dihadiri oleh 400 Tokoh dan Masyarakat dari Kecamatan Muara Batu, Dewantara dan Sawang, serta seluruh underbow Aceh Malaka.
Acara diawali dengan sambutan Ketua Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM) Muslim Syamsuddin, ST.M.AP yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada Anggota DPR Aceh di CDOB Aceh Malaka, serta rasa terimakasih kepada seluruh unsur Masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam menyambut tim DPR Aceh, sebagai bukti Aceh Malaka bukanlah keinginan segelintir orang saja, namun juga harapan dari, Ulama, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Geuchik, Unsur perempaun dan seluruh staikeholder yang telah berkumpul hari ini.
Semoga Aceh Malaka yang telah digagas oleh para orang tua kita sejak Tahun 20013 ini dapat segera menjadi kenyataan dengan mendapatkan rekomendasi dari DPR Aceh sebagai salah satu kelengkapan penting bagi adminstrasi pemekaran seuatu wilayah.
Selanjutnya Ketua Pemekaran Aceh Malaka, Prof A. Hadi Arifin dalam sambutannya mengungkapkan hari ini adalah bagian dari pelaksanaan dari cita-cita yang telah dirintis sejak 15 Tahun yang lalu, sejak Lhokseumawe diresmikan sebagai Kotamadya dan dipilihnya Lhoksukon sebagai Ibukota Aceh Utara,
Maka dengan pertimbangan jarak tempuh, mempercepat pelayanan birokrasi Masyarakat dan pembagian pembangunan yang sulit, maka 6 Kecamatan di wilayah Barat Aceh Utara (Sawang, Muara Batu, Dewantara, Banda Baro, Nisam dan Nisam Antara) diupayakan untuk mendapatkan pemekaran ketika itu dan hari ini adalah kelanjutan dari proses tersebut.
Selanjutnya acara pertemuan dilanjutkan dengan dialog antara Masyarakat dan Anggota DPR Aceh yang dimediasi oleh Jubir Aceh Malaka Tujuddin, S.Sos yang mempersilahkan Komisi DPRA untuk memaparkan hasil kajiannya.
Ketua Komisi I Azhari Cage menyatakan bahwa secara administrasi Panitia Pemekaran Aceh Malaka telah memperoleh rekomendasi dari DPRK Aceh Utara dan Bupati Aceh Utara dan ini saatnya kami di DPR Aceh melaksanakan tugas kami untuk memberikan rekomendasi terhadap pemekaran Aceh Malaka. Sebelumnya kami akan meninjau kesiapan Aceh Malaka untuk dimekarkan agar tiada kilafiyah dikemudian hari nanti, walau sebenarnya kami sudah sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada Aceh Malaka, sambil memperkenalkan seluruh Anggota DPRA kepada Masyarakat yang hadir.
Mukim Cot Murong, Dewantara Tarmizi Adam Tgk Fajri M.Yunus dari Muara Batu Gechik Fuadi dari Sawang, tampil sebagai perwakilan Masyarakat dan secara bergantian mengungkapkan bahwa urgenya Pemekaran Wilayah Barat Aceh Utara berdasarkan faktor jarak tempuh, pemerataan putaran ekonomi, peningkatan taraf hidup Masyarakat serta pemeretaan kesempatan kerja adalah alasan utama pemekeran Aceh Malaka selain kesiapan daerah sebut mereka.
Seluruh Anggota DPRA yang hadir sangat terkesima dengan kehadiran dan dukungan Masyarakat, bahkan para Geuchik dengan berpakaian dinas tidak sungkan hadir.
Maka merekapun berjanji setelah berkunjung kelokasi Aceh Malaka yang menurut mereka sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan, maka akan segera direkomendasikan dan bersama – sama pula membantu permohanan rekomanedasi dari Gubernur Aceh, sebut Azhari Cage senada dengan seluruh Anggotanya.
Berkunjung Ke Bandara Malikussaleh
Selain bedialog dengan Masyarakat, Anggota Komisi I juga mengunjungi salah satu insfastruktur Aceh Malaka yaitu lapangan terbang Malikussaleh yang merupakan aset Aceh Malaka yang terletak di Gampong Pinto Makmur – Muara Batu.
Dalam kesempatan itu Azhari Cage menyarankan perluasan landasan pacu bandara dan peningkatan sarana lainnya di Bandara tersebut dan ini adalah salah satu asset penting CDOB Aceh Malaka, sebutnya.
PERTEMUAN DI NISAM
Kunjungan selanjutnya dilakukan ke Kecamatan Nisam pada pukul 14:30 dan diasambut oleh 100 Masyarakat dari Kecamatan Nisam, Nisam Antara dan Banda Baro.
Ketua Pemekaran Aceh Malaka Prof Hadi Arifin menyampaikan terimakasih atas kehadiran dan kesabaran masyarakat dalam menanti kunjungan tim Komisi I DPRA dan semoga hasrat kita untuk memperoleh rekomendasi pemekaran Aceh Malaka segera terwujud.
Selanjutnya acara dialog yang juga dimediasi oleh Jubir Aceh Malaka, Tajuddin, S.Sos diawali dengan sambutan Ketua Komisi I Azhari Cage mengungkapkan bahwa usulan pemekaran akan segera diagendakan untuk dibahas dalam sidang paripurna DPR Aceh, karena menurut kami syarat pemekaran Aceh Malaka sudah lengkap, baik dari bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastuktur, dukungan masyarakat sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan.
Kedatangan kami hanya untuk melengkapi syarat sidang paripurna dan insya Allah sepulang kami dari sini, rekomendasi DPRA akan segera menjadi nyata.
Selanjutnya, Tgk Israruddin, dari Nisam, A. Hadi Muhammad dari Banda Baro dan Tgk Hasanuddin dari Nisam Antara mewakili Masyarakat dan intinya mengungkapkan bahwa pemekaran Aceh Malaka adalah bentuk bantuan untuk meringankan beban Aceh Utara yang harus membangun 852 Gampong, maka dengan adanya Aceh Malaka beban Aceh Utara akan tertanggulangi.
Anggota DPRA yang mendengarkan penjelasan tersebut sangat takjub atas keinginan Masyarakat dalam Wilayah Aceh Malaka di Nisam dan seluruh anggota komisi I yang hadir menyetujui bahwa sebelum 2019 Aceh Malaka telah mendapatkan rekomendasi.(T.Saifuddin Alba )
