Mahasiswa Sambangi KPK Atas Dugaan Jembatan Waima
Jakarta, - AMATATA (Aliansi Mahasiswa Pemuda Lembata Jakarta) merupakan wadah yang menghimpun orang muda lembata. Organisasi ini di bentuk untuk menampung ide dan gagasan mahasiswa Lembata yang berada di Jakarta.
AMATATA fokus merespon isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di daerah Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Lembata pada Khususnya.
Jembatan yang masa Kerjanya berakhir pada akhir Februari 2018 tersebut hanyut terbawa banjir pada Tanggal 26/11/2018.
Melihat keadaan jembatan tersebut,AMATATA kemudian melakukan kajian yang komprehensif.
AMATATA melakukan aksi didepan Gedung KPK (Jumat,07/11/18).
AMATATA menilai dan menduga Belanja Tak Terduga tersebut setelah di kurangi perencanaan, pengawasan dan lain-lain adanya kejanggalan yaitu yang seharusnya anggaran itu digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Jembatan tetapi ada sisa anggaran sebesar 1,6 M.
Asis Wn dalam penyampaian orasinya menekankan dan menegaskan kepada pihak KPK untuk turun langsung ke Lembata dalam rangka melakukan penyelidikan proyek pembangunan Jembatan waima yang diduga adanya indikasi kejanggalan anggaran.Jembatan seperti itu tidak layak untuk dibangun ,karena akan hancur digerus air kali juga,seharusnya dibangun jembatan gantung,percuma saja kalau dibangun dengan postur seperti itu”singkatnya”.
Menyambung hal itu, Choky Ratulela merasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam hal ini dinas terkait tidak serius dalam melakukan tugas dan fungsinya.Pemerintah daerah selaku yang bertanggung jawab penuh yaitu Bupati wajib mengorganisir,mengontrol dan mengevaluasi seluruh kinerja dari OPD dalam hal ini dinas terkait.Apabila dalam pembangunan jembatan waima ini tidak serius,maka hasilnya pun akan begitu saja,”ungkapnya”.
Epenk Djawang mempertegas fungsi dan wewenang dari KPK agar mampu membongkar kedok dari aparat yang melakukan tindakan pidana korupsi.Apabila dalam penyelenggaran negara adanya kejanggalan terkait anggaran,maka itu perlu diperhatikan secara khusus oleh KPK.
Bupati Lembata selaku pemegang kuasa di Kabupaten Lembata harus transparan dalam proses apapun terutama yang berkaitan dengan anggaran,karena itu sangat sensitif ,KPK harus menjaga independensi dan integritasnya sambung Ciprianus Lerek.
Setelah 2 jam melakukan aksi di depan Gedung KPK akhirnya AMATATA bertemu dengan utusan Pihak KPK dan meyampaikan beberapa hal ke pihak KPK yaitu:KPK perlu mengecek proses perencanaan,pengawasan dan sampai dengan terealisasinya pembangunan jembatan waima yang seharusnya tidak layak dibangun dengan postur bangunan seperti itu.Apabila ada kejanggalan dalam proses anggaran ,KPK perlu bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus itu sampai selesai.AMATATA mendukung penuh pihak KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang independen dalam mengidentifikasi proyek pembangunan jembatan waima.
Aksi diikuti puluhan mahasiswa dan aktivis NTT di Jakarta.
(Arif)
