Masalah Kebencanaan Perlu Masuk Kurikulum Pendidikan

Bencana Banjir.

Bandung, Media Advokasi - Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintab Daerah dalam menghadapi bencana besar masih relatif masih rendah, terbukti dari hasil  polling bencana, ternyata 77 persen menyatakan belum siap, 14 persen menyatakan cukup siap dan 9 persen menyatakan siap.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan pengurangan risiko bencana masih perlu terus ditingkatkan, dimana. pengurangan risiko bencana harus dimaknai sebagai investasi pembangunan nasional.

"Sosialisasi dan pendidikan kebencanaan harus ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang belum paham ancaman bencana dan antisipasi yang dilakukan," katanya.

Menurut Sutopo, pendidikan bencana perlu memasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak SD-SMA, ini sesuai pendapat masyarakat dari polling bencana dimana 97 persen menyatakan pendidikan bencana wajib dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, sedangkan hanya 3 persen yang menyatakan tidak setuju.

"Untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi bencana, BNPB menerbitkan Buku Saku Menghadapi Bencana, dalam buku ini disampakan hal-hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh masyarakat, baik ancaman bencana maupun tips-tips menghadapi bencana," tuturnya.

Sutopo menjelaskan, bahwa bencana adalah keniscayaan dan pasti terjadi di Indonesia karena Indonesia rawan bencana, namun yang penting adalah apakah kita sudah  siap menghadapi bencana itu karenanya kesiapsiagaan dan mitigasi adalah hal yang penting.

"Tanpa itu maka dampak bencana akan selalu menimbulkan korban jiwa besar kerugian ekonomi yang besar. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, kenali bahayanya dan kurangi risikonya," pungkasnya. (Yon/Parno)