Delegasi Indonesia-Malaysia Sepakati 2 Outstanding Boundary Problem Di Sektor Timur Perbatasan Kedua Negara
 |
| Dua Delegasi Indonesia Malaysia |
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, berdasarkan Keputusan Menkopolkam No. Kep.05/Menko/Polkam/DKN/1/1999 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penegasan dan Survei Perbatasan Internasional antara Republik Indonesia dan Malaysia berkedudukan sebagai Ketua Panitia Nasional Penegasan dan Survei Batas Internasional Indonesia-Malaysia.
“Akhirnya delegasi Indonesia dan Malaysia mampu menghasilkan kesepakatan dan lebih khusus dan juga berupaya hasilnya saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia," katanya kepada wartawan usai mengikuti Forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary, di hotel el Royale Bandung, Kamis (11/10/2018).
Hadi mengungkapkan bahwa telah menyelesaikan gelaran forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary, dalam rangka survey demarkasi perbatasan negara, khususnya batas negara pada Sektor Timur antara Indonesia dan Malaysia.
Saat ini terdapat 5 Outstanding Boundary Problems (OBP), yaitu di Desa Sinapat, Desa Sumantipal, Patok B 2700, Patok B 3100 di Kecamatan Lumbis Ogong dan Patok C600 serta patok C500 di Kecamatan Sebatik.
“Telah disepakati dengan Malaysia 2 OBP yang telah terselesaikan, yaitu Sungai Simantipal serta Titik C 500 dan Titik C 600. Artinya bahwa 2 OBP tersebut Malaysia telah memahami untuk tidak menjadi OBP, dan sisanya 3 OBP nanti akan diselesaikan pada pelaksanaan JIM ke 43-yang diagendakan di Malaysia," jelasnya.
Langkah selanjutnya berupaya menyelesaikan sisa dari Outstanding Boundary Problems (OBP) dengan targetan antara Indonesia dan Malaysia di Tahun 2020.
"Kita berupaya menyelesaikan lebih awal dari targetan itu," pungkasnya. (yon/jo/jabarprov)
