Seleksi Pendamping Desa di Kaltim: Timsel Kemendes PDTT Puji Pansel Kaltim
 |
| Foto kegiatan Seleksi TPPI atau Pendamping Desa di Provinsi Kalimantan Timur |
Samarinda, Media Advokasi - Seleksi Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) atau Pendampingan Desa di Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki tahapan terakhir berupa wawancara dan praktik komputer, sesuai jadwal yang ditentukan. Tes wawancana dan praktik komputer ini dipusatkan di Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan seleksi tahap kedua, berupa tes tertulis dilaksanakan di Sendawar dan tes tahap pertama berupa seleksi administrasi dilaksanakan di Samarinda.
Demikian rilis yang dikirimkan Kemendes PDTT kepada media ini Selasa kemarin (4/9).
Timsel (Tim Seleksi) tersebut terdiri dari unsur Satker Provinsi dan unsur Satker Pusat, Kemendes PDTT. Deputi Sekretariat Program, Muhammad Sabri dan Muhammad Labib dari Konsultan Nasional P3MD, atas nama timsel Satker Pusat berkesempatan memberikan sambutan di hadapan peserta seleksi dan pemerintah daerah setempat.
Sabri mengakui, seleksi TPPI yang dilaksanakan di Kaltim adalah seleksi yang tercepat, lantaran Provinsi tersebut yang pertama kali melaksanakan seleksi. Kesiapan dan respon cepat dari Satker Provinsi inilah yang perlu diapresiasi oleh Satker Pusat, katanya.
"Pengalaman ini akan dijadikan model sekaligus evaluasi untuk pelaksanaan seleksi TPPI di 32 provinsi lainnya di Indonesia. Apa yang dilakukan Kaltim layak menjadi pilot project nasioanal untuk seleksi TPPI ke depan. Semoga provinsi lain bisa ikuti jejak Kaltim,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Moh Jauhar Efendi, juga mengakui, sistem seleksi TPPI tahun 2018 dilakukan dengan sistem jemput bola. Dua tahun sebelumnya (2016 dan 2017) sistem seleksi hanya dipusatkan di Samarinda dan pendaftaran dilakukan secara terpusat (online) di Jakarta.
Menurutnya, seleksi tahun ini berbeda. Pendaftaran bisa dilakukan online dan manual. Mekanismenya, peserta mengirim berkas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim maupun DPMPD Kabupaten.
“Dengan metode ini kita bisa menjaring calon lebih banyak lagi jika dibandingkan tahun lalu. Utamanya jika kita sandingkan dengan jumlah kuota yang tersedia,” kata Jauhar.
Jauhar memberi contoh, ada satu jabatan yang dilelang, yaitu Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Partisipatif (TA-PP) di Kabupaten Berau yang kuotanya hanya satu orang, tetapi yang melamar dan memenuhi syarat administrasi sebanyak 14 orang, atau 1.400 persen. Di Kabupaten Kutai Barat, untuk jabatan Pendamping Desa Pemberdayaan, dari kuota atau formasi yang tersedia hanya 10 orang, jumlah pelamar memenuhi syarat administrasi sebanyak 80 orang atau 800 persen dibandingkan dengan formasi yang tersedia.
“Dengan sistem jemput bola kita dapat menjaring jumlah pelamar lebih banyak. Kita juga sudah usulkan seleksi penambahan kuota sejak Januari 2018. Bahkan ada beberapa kali usulan tersebut kita cek terus. Alhamdulillah, Kementerian Desa, PDTT merespon positif,” katanya.
Seleksi TPPI tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan 149 kuota yang tersebar di 7 kabupaten se-Kalimantan Timur. Jumlah pendaftar sekitar 900 orang. Dari jumlah tersebut, dipilah pelamar yang memenuhi syarat administrasi, seperti usia, domisili, ijazah, pengalaman kerja.
Bagi yang memenuhi syarat, dibobot lagi untuk diranking guna mendapatkan calon peserta seleksi tertulis dengan perhitungan maksimal 600 persen dari jumlah pelamar yang memenuhi syarat. Inilah yang dimaksudkan dg daftar panjang (long list) untuk kemudian dilakukan seleksi tahapan selanjutnya, yakni daftar pendek (short list) dan seterusnya sehingga sampai pada tahapan tes wawancara dan praktik komputer, imbuhnya.
Seleksi TPPI di Kaltim tidak terlepas dari peran serta semua pihak, baik unsur Kemendes PDTT, unsur Perguruan Tinggi, Universitas Mulawarman, Koordinator Provinsi Wilayah III, unsur DPMPD Provinsi serta Panitia Teknis dan para Kedis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa se-Kaltim, dibantu para Tenaga Ahli kabupaten yang bekerja dengan kompak. (*)
