Pemkab dan BPN Purwakarta Bersinergi Ciptakan Tanah dan Ruang Untuk Keadilan
 |
| Bupati Purwakarta Hj. Anne Ratna Mustika, saat menghadiri acara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Kegiatan yang diperingati untuk kali ke 58 itu dipusatkan di Taman Maya Datar, Jalan Gandanegara No 25 komplek Pemda kabupaten Purwakarta, Senin (24/09/2018). |
PURWAKARTA, Media Advokasi - Pemerintah Kabupaten dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta menggelar peringatan bersama Hari Agraria dan Tata Ruang. Kegiatan yang diperingati untuk kali ke 58 itu dipusatkan di Taman Maya Datar, Jalan Gandanegara No 25 komplek Pemda Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
Ratusan pegawai Pemkab Purwakarta dan BPN Kabupaten Purwakarta turut hadir dalam kegiatan itu. Kali ini mengangkat tema “Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran," diharapkan menjadi orientasi dalam sistem agraria.
Bupati Purwakarta Hj. Anne Ratna Mustika atau yang lebih dikenal (Ambu Anne) oleh orang, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Bupati yang tengah hamil muda itu berterima kasih kepada BPN Purwakarta atas kinerjanya selama ini. Menurut dia, sinergi antara Pemkab Purwakarta dan BPN telah menciptakan tata ruang yang berkeadilan.
“Selamat Hari Agraria Nasional. Saya berterima kasih kepada BPN Purwakarta. Pelayanan untuk warga Purwakarta selama ini sudah maksimal. Ke depan, tentu harus lebih ditingkatkan agar masyarakat bisa semakin terlayani,” kata Anne, Senin (24/9/2018).
Anne menyoroti terkait fokus kebijakan Presiden RI Joko Widodo terhadap sistem agraria di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat positif karena memberikan nilai legal formal terhadap kepemilikan tanah kepada masyarakat.
“Pak Jokowi sedang fokus melindungi kepemilikan rakyat atas tanah. Kini rakyat memiliki legalitas atas tanahnya sendiri. Rakyat berdaulat di atas tanah miliknya sendiri,” katanya.
Sinergi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan pemerintah pusat ditegaskan Anne dalam kesempatan tersebut. Seluruh stakeholder dan leading sector Pemkab Purwakarta dikatakan Anne siap mendukung kebijakan tersebut.
“Kami di Purwakarta mendukung penuh kebijakan Pak Presiden. Terkait dana pendukung untuk pengajuan sertifikat tanah kita berikan. Terutama, hal-hal yang berkaitan dengan langkah aparat desa yang biasa terlibat dalam pengukuran tanah,” ujarnya.
Sementara itu untuk Kabupaten Purwakarta Tiga Besar Jawa Barat
Menurut Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwakarta Fitriyani Hasibuan, Purwakarta menempati peringkat 3 Jawa Barat. Peringkat tersebut muncul dengan indikator pencapaian pengukuran tanah.
Seluruh data terkait pengukuran itu, terpantau melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah pusat.
“Ada 10 ribu bidang tanah selama Tahun 2017 mendapatkan pelayanan pengukuran di Purwakarta. Tahun 2018 ini ada 50 ribu bidang tanah. Per hari ini, itu sudah melampaui target, karena ada 52 ribu bidang tanah yang diukur,” paparnya.
Seluruh proses tersebut tambah Fitri, tidak membebani masyarakat. Pasalnya, mekanisme tanpa biaya dilakukan dalam setiap fase proses tersebut.
“Semua gratis, intinya agar rakyat mendapatkan sertifikat. Dari 52 ribu bidang itu sebanyak 50% sudah menerima sertifikat. Akhir tahun ini, Insya Allah selesai,” pungkasnya. (Yusup Bachtiar)
